Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mendag Zulhas Apresiasi Program Pangan Murah Bersubsidi Pemprov DKI

Mendag Zulhas mengatakan program Pangan Murah Bersubsidi yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah contoh konkret respon yang tepat dari pemerintah daerah.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 03 Oktober 2022  |  19:44 WIB
Mendag Zulhas Apresiasi Program Pangan Murah Bersubsidi Pemprov DKI
Pemprov DKI dan PT Tjipinang Food Station Jaya menggelar Program Pangan Murah Bersubsidi yang bisa dibeli mulai 2 Februari 2022 - Pemprov DKI
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang konsiten selama bertahun-tahun menggelar program Pangan Murah Bersubsidi di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. 

Hal tersebut dikatakan Mendag Zulkifli saat meninjau Operasi Pasar Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang digelar di Pasar Induk Beras Cipinang, Senin (3/10/2022).

Menurutnya, kenaikan harga beras sangat berdampak pada angka inflasi di Indonesia sehingga harus dijaga agar tetap stabil. Salah satu langkah untuk menjaga harga beras adalah dengan subsidi harga yang diberikan pemerintah daerah.

"Program Pangan Murah Bersubsidi yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah contoh konkret respon yang tepat dari pemerintah daerah," katanya, Senin (3/10/2022).

Ketua Umum PAN tersebut memberi contoh harga beras di Jakarta masih stabil lantaran pemerintah daerah melakukan intervensi dengan memberikan subsidi harga.

Dia menilai sebesar besar gejolak harga beras, Pemprov DKI menjamin harganya stabil. 

"Selisihnya enggak banyak, kira-kira Rp 1.000 [per kilogram], enggak banyak tapi dengan itu harga tidak jadi bergejolak, sama seperti DKI harganya ada subsidi dari pada pemerintah daerah," ujarnya.

Zulkifli juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat aktif memantau perkembangan harga. Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait menemui para pedagang beras untuk mengetahui penyebab kenaikan harga beras.

Menurutna, harga beras mestinya sudah mengalami penurunan. Meskipun fakta di lapangan, harga beras justru naik pada bulan Agustus sampai September 2022. 

Terkait intervensi pemerintah daerah terhadap harga beras, Zulkifli mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengumpulkan Gubernur, Walikota, dan Bupati.

"Sekarang itu [harga beras] memang harusnya harga barang-barang pokok karena berpengaruh tinggi," ucap dia.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi menyebutkan, total ada 1,1 juta warga Ibu Kota yang menerima manfaat program pangan murah bersubsidi dan dibagikan lewat 312 lokasi di seluruh Jakarta.

Dari 312 lokasi tersebut, 159 di antaranya didistribusikan oleh Perumda Pasar Jaya di pasar-pasar Ibu Kota. Kemudian, 108 titik berada di RPTRA rumah susun, 30 lokasi di Kepulauan Seribu.

"Sisanya didistribusikan Perumda Dharma Jaya dan Pasar Induk Beras Cipinang [PIBC]. Adapun paket pangan murah itu terdiri dari beras, daging, sapi, telur, ayam, ikan dan susu," imbuhnya. 

Pamrihadi menambahkan kegiatan distribusi pangan murah bersubsidi terbukti sangat membantu warga Jakarta dalam menghadapi gejolak harga pangan. Adapun sasarannya ada 1,1 juta warga penerima manfaat yang menerima manfaat dari program ini.

Menurutnya, Program Pangan Murah Bersubsidi juga disalurkan melalui gerai PIBC. Di lokasi ini mampu menyalurkan sebanyak 1.500-2.000 paket untuk warga penerima mafaat.

“Gerai di PIBC ini dibuka sejak tahun lalu untuk melengkapi saluran distribusi program pangan murah, selain itu juga untuk memberikan kemudahan bagi warga sekitar yang ingin mengambil paket pangan murah” jelas Pamrihadi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Suharini Eliawati menuturkan, program Pangan Murah Bersubsidi  berlangsung sejak Januari sampai Desember 2022. Adapun sasarannya adalah anak-anak pemegang Kartu Jakarta Pintar, Kartu lansia Jakarta, Disabilitas, Penghuni rumah susun, Guru honorer gaji max 1,1 UMP dan kemudian PJLP (PHL, PPSU) dengan upah minimal 1,1 UMP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

zulkifli hasan Pemprov DKI
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top