Bisnis.com, JAKARTA - Data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan kebutuhan pangan di Ibu Kota meningkat 1 persen hingga 12 persen pada Desember 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
“Peningkatan kebutuhan tertinggi pada komoditas telur ayam sebesar 12,72 persen, sementara peningkatan kebutuhan terendah pada bawang putih sebesar 0,76 persen,” tulis Pemprov DKI pada laman PPID, Selasa (6/12/2022).
Pemprov DKI pun memastikan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 berada pada level cukup aman.
Adapun, gambaran kebutuhannya adalah beras sebanyak 168.875 ton, daging sapi (8.723 ton), daging ayam (49.494 ton), telur ayam (38.789 ton), cabe merah keriting (6.994 ton), cabe rawit merah (5.323 ton), bawang putih (3.769 ton), bawang merah (13.688 ton), gula pasir (12.514 ton), dan minyak goreng (35.923 ton).
Di sisi lain, Jakarta mengalami inflasi ringan sejak November 2022 sebesar 0,05 persen secara bulanan (mtm). Inflasi bulanan Jakarta tersebut dipicu tingginya andil komoditas emas perhiasan sebesar 0,014 persen, sewa rumah (0,013 persen), dan tomat (0,012 persen). Sementara itu, sejak Januari hingga November 2022, laju inflasi tahun kalender sebesar 3,64 persen (ytd).
Diketahui sebelumnya, salam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (6/12/2022).
Baca Juga
Heru juga ingin memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan tetap terjaga, serta memperlancar distribusi pangan.
"Pagi ini kami melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia bagi warga Jakarta. Sebelumnya, kita sudah melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), guna menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting," kata Heru di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (6/12/2022).
Heru menambahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mencanangkan Gerakan Menanam demi ketahanan pangan. Kemudian menggelar Operasi Pasar Murah bersama Perangkat Daerah terkait.
Serta sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
“Kemudian membangun komunikasi efektif dan memperluas cakupan kerja sama antardaerah, serta merealisasikan BTT [Bantuan Tak Terduga] untuk dukungan pengendalian inflasi,” lanjut Heru.
