Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu Menteri Investasi, Ini yang Dibahas

Bisnis.com, JAKARTA— Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas soal Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Heru pun mengapresiasi sinergi tersebut dan berharap menjadi awal terciptanya proses percepatan perizinan investasi. 

"Saya berterima kasih kepada Pak Menteri [Investasi] yang telah membagikan berbagai data untuk kepentingan percepatan perizinan [investasi] di Jakarta, antara lain lewat OSS. Selain itu, kami juga diberi pengarahan oleh Pak Menteri terkait investasi," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Heru menjelaskan pihaknya akan menyiapkan tim dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk merumuskan percepatan tersebut.

"Tadi Pak Menteri [mengusulkan] untuk membuat tim secara sederhana saja, satu atau dua [orang staf]. Selanjutnya, ini akan menyeluruh dalam pembahasan tata ruang.  Detail [tata ruang] akan kami kirim ke Pak Menteri Investasi. Supaya semuanya bisa dikoordinasikan," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia juga berharap kesepakatan tersebut mampu meningkatkan perizinan investasi. Serta membuka ruang bagi warga Jakarta untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, terutama pascapandemi Covid-19.

"Kami sudah bersepakat [dengan Pemprov DKI Jakarta] terkait peningkatan percepatan investasi, salah satu syaratnya adalah kemudahan dalam berusaha, tentunya terkait percepatan perizinan," katanya.

Dia juga menyebutkan pihaknya dan Pemprov DKI  bersepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka mengurai apa saja yang bisa dilakukan.

“Kami pikir ini yang harus dicapai, karena jika tidak dikembangkan, upaya tersebut akan terhambat [proses perizinan investasinya]. Jadi, kita tidak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel