Bisnis.com, JAKARTA — Komisi B DPRD DKI Jakarta akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan Electronic Road Pricing (ERP). Sebagaimana diketahui rencana penerapan kebijakan ini telah mendapatkan banyak penolakan salah satunya ojek online (Ojol).
“Sebagaimana kita rasakan saat ini sejak bergulirnya isu tentang ERP atau jalan berbayar, ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan,” jelas Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail saat melakukan mediasi dengan Ojol, Rabu (25/1/2023).
Ismail menegaskan bahwa pihaknya tidak mengingkan diberlakukannya satu peraturan meskipun berdalih untuk mengendalikan lalu lintas, namun membebani masyarakat.
“Kami seluruh anggota komisi B, berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait,” jelas Ismail.
Ismail menambahkan, saat ini yang bisa dilakukan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta adalah menampung aspirasi dari seluruh elemen masyarakat terkait dengan keberatan perencanaan penerapan ERP. Sebab hal ini akan dijadikan pertimbangan ketika pihak eksekutif mengajukan usulan ERP.
Komisi B DPRD DKI Jakarta pun membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan asrpirasi terutama yang nantinya akan terkena imbas negatif dari diterapkannya ERP ini.
“Doakan, berikan dukungan moril, data-data dan aspirasi kuat terkait keberatan ini karena itu menjadi modal bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat semua,” jelas Ismail.
Sebagai informasi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung penolakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) kepada pengendara ojek online (Ojol).
Politikus PKS tersebut mengumumkan bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak adanya kebijakan ERP. Pihaknya pun memohon dukungan dari kalangan masyarakat agar penolakan ini bisa disetujui.
“Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa kami menolak adanya ERP. Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar fraksi PKS bisa memperjuangkan ini,” jelas Ismail.
Pernyataan serupa diungkapkan oleh politikus PDIP Wa Ode Herlina. Wa Ode yang merupakan Sekretaris Komisi B DPRD DKI menyampaikan bahwa apa yang diharapkan masyarakat pasti PDIP akan mendukungnya.
“Kita akan kawal ini sesuai kemauan kalian. Saya tanya teman-teman ojol semua menolak? Baik, kami akan bantu untuk menolak kebijakan ERP tersebut,” jelas Wa Ode.
