Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai pembangunan Skywalk Kebayoran lama dinilai kurang maksimal. Alasannya adalah bangunan itu disebut mengalami guncangan tak lama setelah dilakukan peresmian oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Anggara mengatakan, perlu dilakuan pemeriksaan ulang untuk memastikan keselamatan penggunanya.
“Terdengan kabar Skywalk Kebayoran Lama berguncang setelah diresmikan, saya minta untuk dilakukan pengecekan ulang. Termasuk saat digunakan untuk menampung beban besar saat ramai. Utamakan keselamatan masyarakat,” jelas Anggara dalam keterangan resmi, Minggu (29/1/2023).
Dia juga berharap Pemprov DKI Jakarta dan pengelola skywalk memastikan aman dari kriminalitas. Pasalnya, jembatan ini cukup panjang yakni sekitar 450 meter sehingga ada sistem pengamanan yang memadai terutama di saat-saat sepi. Segi penerangan, sambungnya, juga perlu mendapat perhatian, terutama pada malam hari.
“Patroli dan penertiban di sepanjang skywalk juga penting dilakukan agar menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang melintas,” jelas dia.
Lebih lanjut, Anggara menyambut baik peresmian Skywalk Kebayoran Lama sebagai bentuk peningkatan integrasi transportasi massal. Dia berharap integrasi moda transportasi dengan fasilitas yang nyaman menjadi prioritas Pemprov DKI sebagai upaya mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
Baca Juga
Dilansir dai laman Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah meresmikan Skywalk Kebayoran Lama yang mengintegrasikan sejumlah fasilitas umum seperti Halte Transjakarta Velbak Koridor 13, Halte Transjakarta Pasar Kebayoran Lama Koridor 8, dan Stasiun KRL (Commuter Line) Kebayoran.
Heru menuturkan, dengan terintegrasinya fasilitas umum melalui Skywalk ini bisa memudahkan masyarakat untuk berpindah moda transportasi publik.
"Saya meresmikan penggunaan Skywalk Kebayoran untuk digunakan masyarkat dan tentunya nanti tolong dirawat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tetap harus dijaga. Tentunya untuk keamanan, Pak Wali nanti keamanan [dikerahkan] Satpol PP dan kelurahan, bisa termasuk petugas dari Dishub,"ujar Heru.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota layak huni (livable city) bagi semua elemen masyarakat, termasuk warga disabilitas, anak, dan keluarga dengan menghadirkan layanan terintegrasi secara optimal melalui sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan Kota Jakarta.
"Saya berpesan kepada seluruh pihak untuk turut menjaga dan memelihara sarana/fasilitas umum yang telah terbangun demi kenyamanan bersama dan keindahan kota Jakarta," ujar dia.
