Bisnis.com, JAKARTA — BUMD PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengharapkan bantuan insentif pemerintah dalam menyediakan bus listrik di Jakarta. Pasalnya pendanaan yang dibutuhkan cukup besar.
Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan bahwa dalam menyediakan bus listrik di Jakarta, hal yang menjadi fokus utama saat ini adalah biaya investasi yang masih cukup besar.
“Bus listrik saat ini kita bayar lebih kurang 30 persen, ini lebih mahal dibandingkan solar. Kami mencoba mencari alternatif,” ujar Welfizon di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Menurut Welfizon, seharusnya dalam penyediaan bus listrik mendapatkan dukungan insentif dari pemerintah, seperti keringanan PPN.
“Harusnya insentif-insentif ini, semua instansi dan lembaga juga memberikan dukungan. Seperti PPN dan segala macam,” ujarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Transjakarta tengah berupaya untuk mendorong regulasi-regulasi terkait dengan relaksasi bus listrik, sehingga beban subsidi dalam penyediaan transportasi ini tidak terlalu besar.
Baca Juga
“Beban subsidi ini nanti di Pemprov DKI, kami juga mendorong agar insentif-insentif terkait bus listrik ini bisa diberikan oleh pemerintah,” jelasnya.
Sebagai informasi, Transjakarta pada tahun ini menargetkan penyediaan bus listrik sebanyak 100 unit. Adapun sampai saat ini jumlah bus listrik yang sudah terealisasi sebanyak 30 unit dan sudah dioperasikan.
Berdasarkan catatan, Transjakarta sebelumnya berencana untuk memulai proses pengadaan 120 unit bus listrik yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2023. Dengan dioperasikannya ini, sehingga target 220 unit bus listrik tahun ini diharapkan tercapai.
Sebanyak 120 unit bus listrik tersebut belum memiliki kontrak, Transjakarta masih dalam tahap persiapan proses pengadaan.
Proses pengadaan bus listrik tersebut merupakan bagian dari program Transjakarta untuk menggantikan bus yang sudah berakhir masa pakainya, dan juga untuk menambah unit-unit bus baru seiring dengan perkembangan mobilitas yang ada di Jakarta.
