Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang dinilai sangat buruk dalam sepekan terakhir.
Salah satunya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawainya.
"Artinya WFH itu 50 persen-50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan WFH," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (14/8/2023).
Heru juga menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta akan kembali memperketat izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc.
Selain itu, Pemprov DKI bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.
"Kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan," tuturnya.
Baca Juga
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa langkah untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek akan dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau, hingga menerapkan kembali WFH.
"Pada jangka menengah mengurangi kendaraan fosil. Kita sudah punya MRT, LRT, dan kereta cepat dan juga agenda elektrifikasi. Pada jangka panjang tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek," ucap Siti.
Adapun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa selain memperketat pelaksanaan uji emisi, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan utilitas kendaraan. Pemerintah mempertimbangkan untuk membuat kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau four in one.
"Jadi mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya akan menurun," ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi juga menyebut bahwa pemerintah akan meminta PLN untuk memperbanyak persediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle).
"Pak Gubernur sudah melakukan, kami sudah melakukan, saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV, dari motor, dari mobil bersamaan dengan yang lain," tutur Budi.
Di kesempatan lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas turut merespon wacana diberlakukannya sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, WFH dinilai sebagai obat yang ampuh atau merupakan salah satu solusi mengatasi polusi udara di Jabodetabek yang makin memburuk beberapa waktu terakhir. Meski begitu dia mengaku, Pemerintah masih perlu mengkaji secara komprehensif sistem WFH bagi kinerja ASN.
"WFH ASN ini sedang kita kaji dengan komprehensif karena kemarin ketika proses WFH ada yang memang bagus, ada juga yang WFH itu dianggap istirahat di rumah. Nah sistem dan desainnya sedang kita sempurnakan," ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Azwar mengatakan, pemerintah ingin mencari formula yang tepat jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan sistem WFH. Sehingga, dia melanjutkan terdapat sejumlah pertimbangan dalam penerapan sistem WFH mulai dari urgensi, sistem dan dampak terhadap pelayanan publik.
Oleh sebab itu, Politikus PDIP ini berharap perubahan sistem WFH tetap dapat menunjang pelayanan publik. Dia pun mengaku juga tidak ingin penerapan sistem WFH justru dimanfaatkan ASN untuk mangkir dari pekerjaan.
"Nanti ada kriteria, mana yang memang bisa di-WFH, mana yang tidak, itu sesuai dengan beberapa, teman-teman sedang mengusulkan. kalau bisa WFH karena memang kinerjanya tinggi, maka dari manapun dia bisa bekerja. Kalau kinerjanya tidak tinggi nanti diberi WFH di rumah bukan WFH. Jangan-jangan istirahat, ini semua lagi dikaji," kata Azwar.
