Bisnis.com, JAKARTA – Baliho kampanye Pemilu 2024 mulai memenuhi sudut-sudut kota Jakarta. Para tim sukses telah memasang baliho sebelum kampanye dimulai dan semakin massif sejak masa kampanye yakni 28 November lalu.
Penggunaan baliho atau spanduk sebagai alat peraga kampanye (APK) telah diatur dan diperbolehkan penggunaannya bagi peserta Pemilu 2024.
Namun, peletakan baliho kampanye banyak menuai pro-kontra karena dianggap tidak mengindahkan unsur etika dan estetika. Pasalnya, baliho, spanduk, atau poster politik dibiarkan saling menumpuk, dan tidak tertata.
Di kawasan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, misalnya, puluhan baliho terpasang di sepanjang jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan K.H. Mas Mansyur hingga area luar taman pemakaman umum (TPU) Karet. Istilah kata, kuburanpun menjadi tempat kampanye.
Aturan Peletakan Baliho Kampanye Pemilu
Peletakan APK, termasuk baliho, diatur dalam Pasal 34 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat peraga kampanye meliputi reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul.
Baca Juga
Adapun Pasal 36 ayat (5) peraturan tersebut menyatakan bahwa, “Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Namun, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai indikator etika dan estetika dalam ayat tersebut. Ayat (3) dalam pasal yang sama hanya menjelaskan bahwa lokasi pemasangan APK Pemilu ditetapkan oleh keputusan KPU Provinsi untuk kampanye di wilayah provinsi; dan keputusan KPU kabupaten/kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota.
Pasal 71 dengan tegas menyatakan bahwa alat peraga kampanye pemilu dilarang dipasang pada halaman, pagar, hingga tembok dari tempat umum yaitu tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Sementara itu, dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023, terdapat penjelasan beberapa tempat yang dilarang digunakan sebagai lokasi kampanye, termasuk peletakan alat peraga.
Pasal 72 ayat (1) huruf g menjelaskan larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai lokasi kampanye.
Fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri juga dilarang untuk dipasangi alat peraga kampanye berdasarkan Pasal 72 ayat (2).
Kemudian, Pasal 72A ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memperjelas larangan kampanye di lingkungan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, yang meliputi gedung, halaman, lapangan, dan/atau tempat lainnya. Tempat pendidikan juga melingkupi universitas; institut; sekolah tinggi; politeknik; akademi; dan/atau akademi komunitas.
