Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 mencapai Rp6,54 triliun.
Anggota Fraksi PDIP, Sunggul Sirait menyebut bahwa adanya Silpa menunjukkan pengelolaan anggaran yang berhati-hati dari Pemprov DKI. Namun, dia menganggap jumlah tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan kritis.
“Pertama, besarnya Silpa bisa menjadi indikasi bahwa ada banyak proyek atau program yang tidak terlaksana sesuai rencana,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).
Pihaknya berpendapat, penundaan atau kegagalan pelaksanaan program dapat berdampak negatif kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dalam proyek-proyek tersebut.
Kedua, Fraksi PDIP menyoroti bahwa penyerapan anggaran yang tidak optimal seringkali disebabkan oleh masalah perencanaan dan pelaksanaan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, Pemprov perlu mengidentifikasi kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Baca Juga
Selain itu, dalam poin ketiga, Sunggul menyoroti besaran penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana penyertaan modal harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan.
“Meskipun penyertaan modal kepada BUMD merupakan langkah yang baik untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, kami mengingatkan agar pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut diperketat,” ujarnya.
Dengan demikian, Fraksi PDIP mendesak Pemprov DKI jakarta untuk lebih transparan dalam melaporkan penggunaan Silpa dan rencana alokasi dana tersebut di tahun anggaran 2024.
“Penggunaan Silpa harus direncanakan dengan baik dan difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” tandas Sunggul.
Diberitakan sebelumnya, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp6,54 triliun pada tahun anggaran 2023.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan hal tersebut dalam pidato rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Dia menjelaskan, nominal tersebut diperoleh berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam lingkup Pemprov DKI.
"Maka sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp 6,54 triliun,” katanya, Kamis (25/7/2024).
