Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Heru Budi Ancam Cabut KJP Bagi Pelajar yang Merokok

kembali mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang merokok konvensional maupun rokok elektronik (vape).
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam konferensi pers terkait dengan penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2024 DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (21/11/2023) - BISNIS/Nuhansa Mikrefin Yoedo Putra.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam konferensi pers terkait dengan penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2024 DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Selasa (21/11/2023) - BISNIS/Nuhansa Mikrefin Yoedo Putra.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang merokok konvensional maupun rokok elektronik (vape). 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk jumlah perokok terbesar di dunia. Rokok elektrik juga dinilai lebih berbahaya karena dapat dimasukkan cairan-cairan yang tidak patut untuk digunakan. 

Menimbang Hal ini, Heru mengajak pemerintah DKI Jakarta hingga orang tua harus mencegah anak-anak untuk tidak merokok. 

"Bagi saya, bagi pemerintah DKI Jakarta, jika ada siswa yang merokok, saya akan cabut Kartu Jakarta Pintarnya," pungkasnya dalam pidato Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pasar Minggu, Senin (5/8/2024). 

Heru menyampaikan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk KJP sebesar Rp2 triliun. Pada tahun ini, pemerintah DKi juga menambah dana kartu Jakarta Pintar sebesar Rp200 miliar. 

Para pelajar yang memiliki KJP juga menerima bantuan makanan bergizi berupa telur, ayam, daging beras hingga susu. Tak hanya itu, para pelajar juga mendapatkan fasilitas kendaraan umum gratis, seperti Transjakarta dan MRT. 

Adapun, disampaikan bahwa esensi dari pemberian bantuan tersebut diberikan bagi pelajar dengan orang tua yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan. 

Menimbang hal tersebut, Heru menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yakni anggaran negara, diberikan kepada pihak-pogak yang tidak tepat sasaran.  

"Jadi saya merasa bersalah jika anggarannya segini banyak tidak bisa memberikan prestasi, tidak bisa memberikan anak-anak Jakarta itu yang berprestasi melebihi dari daerah yang lain," jelasnya. 

Di lain sisi, menurutnya upaya ini perlu dilakukan dengan tegas untuk menyosong indonesia emas 2045. 

"Pulang dari sini, sampaikan kepada orang tuanya, saya menyampaikan seperti itu. Harus tegas ibu, mohon-mohon dimaafkan, demi adik-adik kita menyosong 2045," pungkasnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper