.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya.
Heru mengklarifikasi bahwa data PHK di Jakarta memang tinggi, namun ternyata tidak semuanya adalah warga asli Jakarta.
“Berdasarkan data memang PHK tiggi. [Namun] Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal,” pungkas Heru ketika ditemui di Pasar Minggu, Senin (5/8/2024).
Dia juga menyebut sejumlah warga yang ada di Jakarta bukanlah penduduk asli. Adapun, lanjutnya, sebagian juga masih belum mendapatkan pekerjaan.
“Nah, itu juga termasuk di dalam data itu, ini menjadi perhatian,” jelas Heru.
Sebagai catatan, baru-baru ini diketahui bahwa sejak awal tahun gelombang PHK massal sektor manufaktur terus terjadi, seperti tekstil dan alas kaki.
Baca Juga
Kementerian Investasi/ Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa PHK massal terjadi karena pabrik tutup ataupun relokasi ke daerah lain bagian Jawa lainya.
"Masalahnya ada 2, mesinnya tua dan biaya ekonominya tinggi dibandingkan negara-negara lain, ini juga terkait dengan produktivitas kerja kita," kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (29/7).
Menanggapi hal ini, Bahlil berpendapat perlunya ada jalan tengah untuk menyelesaikan polemik PHK massal tersebut. Kondisi ini kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan yang cocok bagi industri agar tetap bertahan.
"Juga kerja sama dengan buruh, kita hargai buruh, lapangan kerja dengan upah yang layak, tapi buruh harus mengerti bahwa kalau industri gak jalan gimana pabrik mau survive, jadi keduanya saling membutuhkan," tuturnya.
Di lain sisi, hak buruh menurutnya harus diperhatikan yang adil sesuai dengan kontribusi terhadap perusahaan. Pekerja juga diminta untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan.
