Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung tidak menampik bahwa Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 terkait efisiensi anggaran turut berdampak ke Jakarta.
Namun demikian, Pramono menegaskan tetap mendukung langkah pemerintah untuk mengefisienkan anggaran.
"Ya kalau saya katakan tidak ada dampak sama sekali, tidak mungkin. Tetapi yang paling utama adalah pemerintah Jakarta yang dipimpin oleh saya dan Bang Doel, apa pun yang dilakukan dalam rangka efisiensi itu, kami memberikan dukungan sepenuhnya," tutur Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Pramono cukup yakin bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan oleh pemerintah pusat tidak akan mengganggu program-program yang ada di Jakarta.
"Contohnya, saya dan Bang Doel ini kan lebih suka kalau snack itu enggak perlu yang terlalu beratlah. Ya sudah yang rebusan-rebusan aja cukup," tambah dia.
Adapun Pemprov Daerah Khusus Jakarta akan mengefisiensikan anggaran sebesar Rp1,548 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan bahwa pihaknya telah menyisir alokasi anggaran di Pemprov Jakarta. Efisiensi dilakukan dengan membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, serta memfokuskan alokasi pada target kinerja pelayanan publik.
Selain itu, perjalanan dinas PNS Pemprov Jakarta juga mengalami penyesuaian. Michael mengatakan efisiensi dalam konsumsi makanan dan minuman juga dilakukan.
“Nah, ini juga ada beberapa komponen makan minum Terutama disitu ada makan minum aktivitas lapangan, jamuan tamu, rapat-rapat dan pelayanan urusan lainnya,” ungkapnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025).
Dari hasil penyisiran anggaran, pihaknya telah menandai sejumlah alokasi yang akan dieksekusi dalam APBD.
“Kita sudah menandainya tadi di seluruh area, dengan nilai mencapai Rp1,54 triliun,” jelasnya.