.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan insentif kepada sektor perhotelan, mengingat kondisi industri hotel di Jakarta.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengakui bahwa kondisi sektor perhotelan saat ini tengah menghadapi tekanan.
"Iya betul, dan ini memang kondisi yang sangat mengkhawatirkan," jelasnya ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Shinta berharap pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, dapat memberikan insentif untuk membantu industri perhotelan bertahan.
"Karena sekarang ini sedang mengalami situasi yang sangat berat gitu. Jadi ya ini sesuatu yang harus jadi perhatian pemerintah tentunya," jelas Shinta.
Usulan Insentif Bagi Perhotelan di Jakarta
Shinta menekankan pentingnya memperhatikan sisi permintaan dan pasokan.
Baca Juga
Dari sisi permintaan, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bisa mendapatkan pengunjung lebih banyak.
"Kita lihat kalau Jakarta itu walaupun ada turis kan tapi masih sangat terbatas. Jadi itu perlu juga ada insentif lah untuk supply-nya ya," jelas Shinta.
Salah satu bentuk insentif yang disarankan adalah penurunan harga tiket pesawat. Menurut Shinta, pemerintah pusat sudah mulai memberikan perhatian terhadap hal ini.
Disamping itu, Dia juga mendorong agar sektor MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di Jakarta diperkuat, meski diakui ada keterbatasan akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
"Tapi tetap harus dikeluarkan juga kan, pasti ada dong pertemuan-pertemuan dan mungkin di luar non-pemerintah ini harus ditinggikan gitu," tutur Shinta.
Kemudian dari pasokan, Shinta berpendapat bahwa meskipun ada pajak, pengusaha dapat diberikan insentif untuk menutup fiskal. Hal ini agar pajak-pajak daerah dapat menurun.
"Tapi yang penting juga adalah costnya itu, biaya itu kan ada di biaya energy cost, biaya tenaga kerja dan lain-lain. Nah ini juga perlu untuk bisa mendapatkan perhatian supaya bisa biayanya ini ada penurunan gitu," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, merujuk hasil survei terbaru yang dilakukan BPD PHRI DK Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya, ditemukan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian yang berujung pada anjloknya pendapatan.
Sebanyak 66,7% responden menyebut penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring adanya kebijakan penghematan anggaran pemerintah 2025.
Tidak berhenti di situ, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkap bahwa naiknya sejumlah biaya operasional kian membebani para pengusaha di industri ini.
