Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov DKI Diminta Libatkan Masyarakat dalam Perencanaan Program

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Budget Center (IBC) meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan program pemprov DKI, terutama yang berkaitan dengan masalah infrastruktur.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Budget Center (IBC) meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan program pemprov DKI, terutama yang berkaitan dengan masalah infrastruktur.

Peneliti IBC Darwanto mengatakan selama ini, Dinas Pekerjaan Umum DKI yang melakukan pekerjaan infrastruktur, mendapatkan alokasi dana APBD terbesar, tetapi penggunaan anggarannya rendah.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi Dinas PU dalam pelaksanaan proyek, seperti dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT).

"Seperti masalah pembebasan lahan di Fatmawati untuk MRT, sampai sekarang masih terjadi tarik ulur terkait besaran ganti rugi lahan warga. Itu karena dari awal Dinas PU tidak melibatkan masyarakat," ujarnya di acara Media Brief, Rabu (17/9/2014).

Padahal, jelas Darwanto, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, terdapat beberapa prinsip dasar. Di antaranya melibatkan partisipasi masyarakat dan transparan.

Selain tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, pemprov DKI juga dinilai kurang dalam memberikan layanan informasi penggunaan anggaran.

Koordinator Data dan Informasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ahmad Taufik menyebutkan kendati pemerintahan Jokowi-Ahok telah berupaya meningkatkan transparansi penggunaan anggaran secara online maupun offline. Namun, upaya tersebut hanya berjalan di awal pemerintahan.

"Sudah terbuka, tapi informasinya belum cukup. Seperti contoh pemasangan poster penggunaan anggaran di kantor kelurahan hanya berjalan di tahun 2012 dan 2013. Informasi di aplikasi Pantauan Masyarakat APBD Jakarta juga hanya anggaran tahun 2013," ucapnya.

Ke depan, pihak IBC dan FITRA berharap agar Pemprov DKI melakukan perencanaan anggaran, khususnya infrastruktur, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan membuka akses seluas-luasnya bagi publik.

Selain itu, Pemprov DKI juga diharapkan dapat melibatkan KPK dalam melakukan pengawasan dari perencanaan anggaran.

"Karena korupsi anggaran dimulau sejak perencanaan anggaran," tandas Taufik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nurbaiti

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper