Bisnis.com, JAKARTA – Ibu Kota bangun aplikasi untuk mewujudkan target sebagai kota pintar yang layak bagi warganya dan ramah bagi pengunjung. Melalui penguatan jaringan dan perintegrasian sistem pelaporan secara cepat diharapkan Jakarta mampu melayani warga dan investor pendatang, terlebih ketika dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Guna mempermudah sistem perizinan secara online yang masuk dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Komunikasi, Infomatika, dan Kehumasan DKI akan meningkatkan kecepatan internet dari yang semula 3 mbps menjadi 10 mbps.
“Pada 2015 ketika PTSP dilaksanakan serentak, ada 518 perizinan dan non perizinan yang bisa diakses secara online dalam satu pintu,” tutur Kepala DInas Diskominfomas DKI Agus Bambang Setyowidodo, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/11).
Selain itu, Jakarta sebagai smart city akan memiliki sistem yang efektif dan efisien dalam mengolah pengaduan masyarakat sebagai input bagi pemerintah. Aplikasi dengan memanfaatkan peta digital yang diolah google maps ini merupakan transparasi informasi yang akan dinikmati oleh seluruh warga. Selain itu, data tersebut bisa digunakan sebagai peta potensi Ibu Kota yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik modal.
Cepat Respon Opini Publik (CROP), aplikasi untuk ponsel pintar milik Pemprov DKI, bakal mempublikasikan lokasi seputar kependudukan, kebersihan, perhubungan, bencana, sosial, pajak, dan sebagainya yang terintegrasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Agus mengatakan pajak merupakan hal terpenting yang perlu diketahui oleh Pemprov DKI dan warga. Melalui aplikasi pintar tersebut Pemprov DKI bisa melihat potensi pajak yang masuk.
“Potensi pajak hotel, restoran, dan lain-lain akan terlihat dalam rangka transparasi data,” ujarnya.
Kepala Seksi Data dan Informasi Kehumasan Diskomifomas DKI Alberto Ali menuturkan data dan informasi kinerja SKPD akan langsung terkoneksi oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, warga bisa melaporkan situasi yang perlu dibenahi dengan mengirimkan foto beserta lokasi.
Sebelumnya, masing-masing SKPD memiliki website pengaduan, namun tidak memiliki respon yang cepat. Menurutnya, sistem jaringan yang baru ini akan mempersatukan laporan warga yang diolah oleh Pemprov DKI untuk selanjutnya direspon oleh dinas terkait. Alberto mengaku perlu anggaran lebih dari Rp3 miliar untuk membangun sistem aplikasi ini.
“Anggarannya untuk mengolah software ini sekitar Rp3,5 miliar, namun telah dimenangkan melalui tender dengan dana Rp3,2 miliar,” katanya.
Pengunduh aplikasi ini juga bisa memantau kondisi jalan yang terhubung dengan CCTV. Saat ini, Pemprov DKI telah mengaktifkan 1.500 buah CCTV. Tahun depan, 3000 buah CCTV akan terpasang mengawasi setiap sudut Ibu Kota.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Nirwono Joga mengatakan meskipun peranan teknologi sangat diperlukan, hal itu menurutnya percuma. Pasalnya, teknologi hanyalah alat yang dapat memudahkan masyarakat.
"Kalau alat tinggal dipasang saja, mudah. Kalau SDM tak bisa semudah itu," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (5/8/2014).
Oleh karena itu, jika ditinjau dari kesiapan infrastrukturnya, Ibu Kota telah memenuhi tahapan menjadi smart city hingga 75%. Sementara, kesiapan birokrasi masih berada di bawah 50%. Kesiapan birokrasi dapat dilihat dari kualitas SDM yang belum menunjukkan kinerja optimal.
"Dari sisi infrastrukturnya, Jakarta telah memenuhi 60%-75%. Sementara dari birokrasinya masih di bawah 50%," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam waktu 2 sampai 3 bulan akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun CCTV dan micro cell di tiang lampu jalan.
"Izin pasti kami kasih. Soalnya kan udah barter dengan kami nih. Mereka kasih lampu, di tiang itu pun dia yang bayar," katanya.
CROP
Diskominfomas akan meluncurkan aplikasi CROP pada Selasa (25/11) dan bisa diunduh secara gratis melalui Play Store. Soft ware ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan data dan informasi seputar DKI serta kemajuan teknologi.
Per pekan akan nampak trending topic yang muncul berdasarkan jumlah aduan terbanyak dari masyarakat. Pembicaraan yang tren akan diadukan kepada Gubernur untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan kebijakan.
“Trending topic-nya dari masyarakat yang kita kumpulkan. Tanpa sadar, keluhan warga terdengar oleh pemerintah,” ujar Alberto.
Selain melalui CROP, kanal pengaduan bisa melaluiFacebook, Twitter, pesan pendek, dan telepon sehingga siapa saja bisa lapor cepat tanpa respon lambat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
