Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK VS DPRD DKI: Wagub Djarot Terjepit, Pilih Tak Bela Ahok

Kisruh antara DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin memanas. Namun, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat terkesan diam, tak membela Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat /beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat /beritajakarta.com

Bisnis.com, JAKARTA— Kisruh antara DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin memanas. Namun, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat terkesan diam, tak membela Ahok.

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai Djarot sengaja memakai strategi menghilang dalam kisruh ini.

"Djarot tidak bisa bersikap lugas seperti Ahok karena dia ini politikus, berbeda dengan Ahok yang tak lagi berpartai," kata Hamdi, Selasa (24/3/2015).

Djarot, ujar dia, bagaimana pun tak akan bisa melepaskan diri dari partai.

Djarot, ucap Hamdi, kini dalam posisi terjepit. Dalam posisi ini, strategi yang paling mudah adalah menghilang.

"Kalkulasi politiknya jelas, walaupun kalah, Ahok tetap akan didukung publik," tuturnya. Sementara itu, jika melawan Ahok, Djarot menjadi tidak populer.

Namun demikian, kata Hamdi, Djarot mungkin saja sudah berupaya mendamaikan Ahok dengan Dewan, tapi usahanya itu gagal.

"Ahok sudah berada pada titik di mana dia sangat muak sehingga tak dapat dilunakkan lagi," ujar Hamdi.

Tak Punya Kekuatan

Sementara itu, Djarot tak punya kekuatan untuk melobi Dewan. Menurut Hamdi, posisi Djarot berbeda 180 derajat dengan Ahok. Ahok mampu bersikap lugas ketika berhadapan dengan Dewan, menurut Hamdi, karena tiada lagi ada kepentingan politik yang menunggangi.

"Lagi pula, dia (Ahok) sudah kepalang basah sampai di titik all out, sudah tidak bisa lagi mundur," ucap Hamdi. Justru kalau Ahok melunak, tutur dia, malah akan menjadi blunder bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam situasi ini, Hamdi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri bertindak lebih tegas.

"Supaya konflik tidak berlarut-larut dan jelas siapa yang maling sebenarnya," katanya.

Selain itu, hal tersebut akan menjadi pembelajaran politik yang baik bagi Indonesia ke depan bahwa tak ada celah bagi korupsi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper