Bisnis.com, JAKARTA - Molornya pelaksanaam hak menyatakan pendapat (HMP) yang seharusnya difasilitasi oleh ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi. Pasalnya ketidakpastian sikap Prasetyo yang berasal dari fraksi PDIP turut menyebabkan keengganan fraksi PDIP dalam kelanjutan HMP (3/5/2015).
Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik yang masih ada peluang HMP dilaksanakan. Ia menilai fraksi Partai Gerindra, fraksi PPP, fraksi Partai Demokrat dan fraksi Demokrat-PAN mendukung HMP. Sementara fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, dan fraksi PAN dari fraksi Demokrat-PAN menyetujui HMP namun menolak pemakzulan.
Fraksi PDIP disebut menjadi satu-satunya penyebab molornya HMP karena mangkir pada pembahasan kelanjutan HMP. Padahal fraksi partai berlambang banteng ini menjadi pilar terkuat tubuh DPRD dan penentu terbentuknya forum diskusi.
"Mengapa PDIP begitu penting? Karena dia 28% suaranya maka kalau dia ditarik kurang dua orang saja. Ingat dalam ketentuan undang-undang harus 3/4 persetujuan. Kalau PDIP absen ya tidak ada maka forum tidak berjalan," ungkap Taufik.
Taufik menilai fraksi yang solid cuma Gerindra dan PKS, sementara fraksi Hanura dan fraksi PDIP itu tidak mau. Taufik masih berkeyakinan 105 anggota dewan tetap setuju HMP termasuk PDIP. PDIP ini masih perlu waktu, lagipuls Taufik menyadari HMP tak akan berjalan tanpa penandatanganan surat dari Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi.
"Nah, PDIP ini problemnya. Sementara kalau mangkir begitu, tidak ada sanksi buat dewan," jelas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
