Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) DKI Jakarta dalam hal penanganan pedagang kaki lima di Ibu Kota.
Pasalnya, dirinya sudah menugaskan sejak 2012 untuk membeli lahan di DKI Jakarta yang dapat digunakan sebagai tempat untuk relokasi para pedagang kaki lima (PKL) liar agar tertata rapi, namun belum bia merealisasikannya secara maksimal.
Menurut Ahok - apaan akrab Basuki, Dinas KUMKM sejak 2012 hingga 2015 baru bisa merealisasikan dengan melakukan pembelian lahan 4.000 meter. Hal tersebut, menurut Ahok masih sangat kurang, pasalnya kebutuhan lahan untuk relokasi dipatikan melebihi dari itu.
"Memang sayang, Dinas UMKM kami itu sudah saya suruh beli tanah dari 2012 sampai 2015 baru beli 4.000 meter. Kan gila mereka," tutur Ahok, Selasa (30/6/2015).
Menurutnya lahan seluas itu masih belum mencukupi untuk menampung PKL, apalagi PKL tidak resmi dan KTP non Jakarta, diperkirakan bisa mencapai 600 ribu orang.
"(Apa cukup itu). PKL di DKI ini nggak resmi sama KTP non Jakarta bisa 600 ribu orang.
Pihaknya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berkeinginan untuk menghilangkan PKL, akan tetapi dirinya menginginkan agar para PKL bersedia di tata dengan baik. Dirinya menyadari bahwa PKL adalah tulang punggung ekonomi rakyat.
"Kita itu bukan mau menghilangkan PKL, konsep kami bagaimana PKL ini ditata karena PKL ini tulang punggung ekonomi rakyat. Tapi kalau dia menyebabkan rakyat yang lain menderita dan merugi, itu preman namanya. Kita mesti menata dengan baik, kalau nggak ada tempat kita beli tempat," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
