Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov DKI Belum Putuskan Program DP Nol Rupiah Masuk APBD, Ini Alasannya

Pemprov DKI dan Tim Sinkronisasi terus melakukan diskusi program-program yang akan dilaksanakan jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Oktober mendatang.
Warga duduk di depan kamarnya di Rumah Susun Jatinegara Barat, Jakarta, Jumat (14/8)./Antara
Warga duduk di depan kamarnya di Rumah Susun Jatinegara Barat, Jakarta, Jumat (14/8)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI dan Tim Sinkronisasi terus melakukan diskusi program-program yang akan dilaksanakan jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Oktober mendatang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan focus group discussion (FGD) dengan Tim Sinkronisasi.

"FGD ini dilakukan untuk memetakan persepsi dan menyamakan visi misi sebelum memasukkan janji kampanye ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah [APBD] 2018 dan recana pembangunan daerah jangka menengah [RPJMD] 2018-2022," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (6/8/2017).

Meski demikian, dari 23 janji kampanye yang dipaparkan oleh Anies-Sandi, salah satu program sangat ditunggu-tunggu warga Ibu Kota yakni terkait subsidi perumahan rakyat melalui penerapan program uang muka nol rupiah.

Tuty menuturkan, Pemprov DKI harus mendengar penjelasan lebih detail soal program ini. Pasalnya, Tim Sinkronisasi belum memaparkan tahapan perencanaan program uang muka nol rupiah, sebelum nantinya akan dieksekusi melalui APBD DKI 2018.

"Sampai sekarang belum tahu realisasnya seperti apa. Kami masih ingin mendengar penjelasan lebih detail soal program uang muka nol rupiah," katanya.

Untuk itu, Pemprov DKI akan membentuk tim kecil yang akan membahasnya. Tim tersebut nantinya membahas terkait payung hukum, regulasi, serta sumber pendanaan untuk program ini.

"Tim ini terdiri dari Bappeda, Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan Tim Sinkronisasi," jelas Tuty.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper