JAKARTA: Kalangan pengusaha menilai implementasi kebijakan di tingkat birokrasi level bawah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sering menghambat perkembangan bisnis mereka. Padahal bisnis tersebut cukup besar perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan semangat gubernur untuk merevitalisasi birokrasi dan menghilangkat proses birokrasi yang rumit mendapat dukunga dari kalangan dunia usaha guna mewujudkan Jakarta sebagai kota jasa bertaraf global.
“Namun, implementasinya di tingkat birokrasi level bawah terkadang tidak sejalan dengan semangat gubernur tersebut dan proses birokrasinya masih rumit,” katanya pada diskusi bertema Gubernur DKI harapan pengusaha, di Jakarta hari ini.
Eddy dalam acara yang digelar Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya itu menjelaskan implementasi kebijakan yang tidak sejalan di birokrasi level bawah tersebut diantaranya yang terkait dengan masalah perizinan.
Menurutnya, hambatan biroraksi itu harus diatasi oleh gubernur mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta agar lebih baik lagi yang antara lain dipicu oleh sektor jasa keuangan yang tetap tinggi dengan risiko kredit terkendali.
Selanjutnya investasi dengan persepsi kuatnya kondisi fundamental ekonomi dan potensi konsumsi domestik yang besar, serta penyelesaian berbagai proyek infrastruktur pemerintah dan kinerja ekspor yang tetap tinggi ditengah semakin besarnya risiko melemahnya ekonomi global.
Dia juga mengingatkan pemprov dan kalangan dunia usaha berkewajiban menjaga dan meningkatkan pencapaian ekonomi makro di Jakarta agar lebih baik dari 2011 yang terealisasi untuk pertumbuhan ekonominya mencapai 6,7% dengan tingkat inflasi 3,97%.
“Produk domestic regional bruto di Jakarta pada 2011 mencapai Rp99,2 juta per kapita, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya Rp89,7 juta per kapita itu harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan sinergi antara pemprov dan pengusaha mutlah harus terus di galang dan ditingkatkan untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.
Untuk itu, lanjutnya, pemprov dalam menetapkan berbagai kebijakan, baik peraturan daerah maupun keputusah gubernur, yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha agar para pengusaha dilibatkan secara langsung melalui asosianya.
“Gubernur dalam menetapkan suatu kebijakan terkait dunia usaha agar melibatkan pengusaha. Jangan terulan lagi seperti kasus pajak rumah makan yang tertunda-tunda penerapannya karena saat proses penyusunan aturan tersebut tidak melibatkan kalangan pengusaha,” tegasnya.
Sarman mengatakan pengusaha memiliki kemampuan menggali berbagai kebutuhan warga Ibu Kota, kemudian dengan inisiatifnya dapat melakukan upaya memenuhi kebutuhan tersebut sehingga terjadilah proses berputarnya roda perekonomian di Jakarta.
Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Rini Soeparmono meminta pemprov agar membantu usaha skala mikro kecil dan menengah yang digerakkan oleh kalangan perempuan dan ibu rumah tangga dengan memberikan lokasi tempat usaha yang baik.
“Kegiatan usaha skala mikro, kecil dan menengah milik ibu rumah tangga dan wanita pengusaha sering dianggap salah karena berlokasi di rumah tinggal mereka, tetapi sejauh ini Pemprov DKI tidak memberikan solusi tempat yang baik agar usaha mereka tetap jalan,” tegasnya. (sut)
