BISNIS.COM, JAKARTA—Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan berkomentar soal beberapa persoalan KTP elektronik (e-KTP).
Beberapa hari terakhir, masyarakat dicemaskan oleh persoalan e-KTP. Jika e-KTP itu difotokopi berulang-ulang, maka data-data bisa hilang.
Bahkan, himbauan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait dilarangnya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) difotokopi berulang kali membuat warga DKI Jakarta cemas.
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan mengomentarinya. Hal ini dikarenakan Ahok sejak awal tidak setuju dengan program e-KTP tersebut.
"Saya enggak mau komentar, dari dulu di Komisi II DPR sudah protes tidak perlu membuat e-KTP. Cukup kerja sama dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah) bikin seperti kartu mahasiswa lebih bagus," ujarnya, Selasa (7/5/2013).
Ahok mencontohkan kartu Jakarta pintar (KJP) yang kerja sama dengan Bank DKI tidak jauh beda dengan e-KTP yang saat ini sudah banyak beredar di masyarakat.
Terlebih setiap daerah di Indonesia sudah mempunyai bank daerah, sehingga lebih mudah untuk kerja sama dengan pemerintah daerah.
Kekhawatiran bila orang membuat ganda kartu tersebut, lanjutnya, bisa diatasi dengan NPWP (nomor pokok wajib pajak) di setiap kartu tanda penduduk. Oleh karena itu, orang tersebut bisa terkena pajak ganda bila melakukan kecurangan. (sep)
