BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji membentuk sebuah lembaga perizinan untuk menyederhanakan proses izin investor menanamkan modalnya di Ibu Kota.
Gubernur Joko Widodo akan menerapkan pembatasan perizinan tertentu misalnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) rampung dalam waktu 1 hari, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) cukup 7 hari dan biasanya butuh hingga 8 bulan dipersingkat menjadi 26 hari.
Dalam perjalanannya Jokowi akan memantau setiap hari kinerja bawahannya dengan melakukan survey misalnya perizinan IMB masih jelek akan diperbaiki. Kalau prosesnya masih terlalu lama, Jokowi tidak segan mencopot pejabat terkait.
“Kita survey, misalnya masih jelek di IMB ya diperbaiki, kalau masih terlalu lama copot orangnya dan diganti,” katanya usai menemui Kepala BKPM Chatib Basri di Balai Kota DKI, Selasa (14/5/2013).
Jokowi sendiri belum tahu proses perizinan di Jakarta, pasalnya selama ini sama sekali belum menyentuh perizinan. Mulai sekarang dia ingin melihat kesiapan perangkatnya seperti apa.
Sebelumnya, ketika menjabat Walikota Solo membangun sistem tersebut kurang lebih memakan waktu 4 bulan. Sistem ini juga akan menekan praktek pungutan liar karena tidak memberi kesempatan oknum pegawai Pemprov DKI untuk bermain.
“Kalau izin cepat otomatis hilangkan itu [pungutan liar]. Misalnya SIUP TDP itu sehari rampung ngapain? Kalau izin lama itu masih dipakai untuk transaksi, negosiasi. Ya nanti [pungli] hilang,” tegas Jokowi. (bas)
