.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA-Program Kartu Jakarta Sehat yang diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada November tahun lalu, terancam mandek di tengah jalan.
Tercatat 11 rumah sakit yang mengundurkan diri dari salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta ini karena tidak sanggup lagi melayani jumlah pasien yang terus bertambah dalam setiap bulannya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemprov DKI akan mengevaluasi sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang selama ini diterapkan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).
"Selain itu, premi kesehatan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebesar Rp23.000 per orang tiap bulan juga akan kita evaluasi lagi. Karena angka ini lebih besar dibandingkan hitungan premi BPJS sebesar Rp22.800 dan juga pemerintah pusat sebesar Rp15.700," ujar Ahok.
Selama ini, Ahok mengaku masih bimbang ketika menetapkan premi sebesar Rp23.000 per orang tiap bulan. Secara pribadi, dia menilai seharusnya premi kesehatan untuk masyarakat ibukota adalah Rp50.000 per orang tiap bulan.
"Kita akan panggil dan evaluasi semua pihak yang terlibat dalam sistem INA CBG dan penetapan angka premi. Kita tidak ingin BPJS Kesehatan Indonesia tidak berjalan akibat premi sebesar Rp23.000 itu".
Oleh karena itu, dia minta seluruh pihak RS yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak tergesa-gesa mengundurkan diri dari program KJS karena masih dilakukan evaluasi dan penghitungan ulang.
"Kita minta supaya RS tidak langsung memutuskan kerja sama dengan Pemprov DKI dan menyatakan mundur dari program KJS. Proses evaluasi ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar dua bulan. Jadi, mohon bersabar dulu". (antara/yus)
