Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta non aktif mengklaim bahwa potensi terjadinya korupsi dan pungli di DKI Jakarta dapat ditekan dengan keberadaan Kartu Jakarta One (Jak One Card).
Basuki yang akrab disapa Ahok itu menilai dengan menjadikan Kartu Jakarta One adalah kartu wajib bagi warga Jakarta maka Ibu Kota akan betul-betul bebas dari pungli dan korupsi, karena konsepnyan serba cashless atau mengurangi transaksi tunai.
"Salah satu penyakit yang cukup kronis di republik ini adalah korupsi. Kartu Jakarta One bisa memastikan apakah pelayanan benar-benar terbebas dari itu semua (korupsi dan pungli)," ujar Pasangan Calon Gubernur di Pilkada DKI 2017 dengan nomor urut dua itu, di Rumah Lembang, Jakarta, (19/12).
Dia menerangkan bahwa Kartu Jakarta One sudah diluncurkan pada Juni 2016 bekerja sama dengan Bank Indonesia. Saat ini baru Bank DKI yang melaksanakan.
Namun demikian, ke depan kartu Jakarta One bisa dikerjasamakan dengan Visa atau Master Card, sehingga semua bank yang ada bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI.
"Kegunaannya mulai naik bus, masuk ke Monas, masuk ke Ragunan, bayar parkiran, dan untuk semua yang berkait dengan transaksi di Jakarta," jelasnya.
Sementara itu, dengan menggunakan Kartu Jakarta One, misalkan dipakai untuk naik bus Transjakarta, maka Pemprov DKI bisa memantau perjalanan warga Jakarta.
"Jika rute yang dilewati warga tersebut juga banyak dilalui oleh orang lain, maka TransJakarta bisa saja bikin trayek baru hingga orang tidak perlu transit lagi,” tambahnya.
Kartu Jakarta One juga bisa untuk fungsi lain, seperti misal KJP, untuk bayar rumah susun, PKL, bahkan untuk bantuan sosial bisa memakai JakartaOne.
Selain itu, bisa juga berlaku untuk pembelian beras, ketika ada operasi pasar yang menjual beras murah, sehingga menekan kemungkinan beras itu diborong oleh oknum pedagang untuk dijual kembali.
Akhirnya rakyat miskin tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau dan tidak mahal.
“Nah pembelian dengan Kartu Jakarta One ini Pemprov DKI bisa mengetahui siapa pembelinya. Jadi jika ibu bapak beli beras, kami dapat mengetahui pola konsumsi warga,” ujarnya.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa Kartu Jakarta One selain dapat mempermudah semua warga Jakarta untuk semua aktivitas transaksi.
Juga, bagi pemerintah, mempermudah kerja pemda DKI mengukur kebiasaan warga dalam bertransaksi serta menjadikan Jakarta bersih dari korupsi dan pungli.
Dia menambahkan kartu Jakarta One hadir dengan bentuk elektronifikasi informasi dan transaksi sistem pembayaran.
"Sehingga warga Jakarta bisa melakukan transaksi untuk berbagai kebutuhan hanya dengan satu kartu tanpa perlu repot membayar uang tunai," ujarnya.
