BISNIS.COM, JAKARTA—Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena ada tiga persoalan utama yang harus diselesaikan. Oleh karena itu Pemprov DKI melakukan evaluasi terhadap program yang baru berjalan dua bulan ini.
Masalah pertama yakni pihak rumah sakit dinilai terlalu banyak mengambil keuntungan, kedua premi Rp23.000 dirasa kurang dan yang ketiga penggunaan sistem INA CBG’s penggunaan obatnya diatur sehingga tidak ada lagi namanya pilih pilih obat.
“Yang pertama terlalu profit oriented, kedua banyak biaya tidak dikendalikan, yang ketiga pemakaian sistem INA CBG’s nggak ada orang pakai obat apapun bisa, sekarang diatur sistem,” kata Jokowi, Senin (20/5/2013).
Semua permasalahan tersebut masih dikalkulasi sesuai agar KJS bisa dijalankan secara maksimal. Pemprov DKI tidak ingin gegabah dengan permasalahan ini kemudian diselesaikan dengan penambahan anggaran. “Kita tidak ingin tiap masalah naikin anggaran, kita akan perbaiki sistem yang sudah lama karena kalau premi naik berarti kan nambah APBD,” kata Jokowi.
Sebelumnya 16 rumah sakit mengajukan permohonan pengunduran diri atas kerjasama KJS dengan alasan tidak mau rugi. Rumah sakit yang kesemuanya swasta tersebut menilai klaim pasien KJS terlalu kecil sehingga semua biaya tidak bisa ter-cover. (mfm)
