Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan DPRD DKI Jakarta menilai lelang investasi pengolahan sampah terpadu atau Intermediate treatment facilities (ITF) perlu mendapat perhatian dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Pasalnya lelang proyek infrastruktur pengolahan sampah dalam kota ini sudah berlangsung sejak 2012 dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Ketua Fraksi Gerindra M Sanusi mengatakan lelang itu sangat subyektif dan mencurigakan.
"Gubernur harus melihat lelang ini karena ITF tidak kunjung dibangun karena sangat lama. Ini mencurigakan dan sangat banyak kepentingan, kalau perlu lelang ulang saja," kata anggota Komisi D bidang pembangunan DPRD DKI tersebut, Rabu (24/7/2013).
Seperti diketahui lelang ITF tidak menggunakan APBD DKI namun Pemprov akan membayar sampah yang diolah Rp400.000 per ton. Potensi kecurangan inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari jajaran eksekutif karena tender yang dipegang Dinas Kebersihan itu akan jadi masalah kalau sudah keluar pemenang.
Sanusi menambahkan pada Jumat (19/7/2013) proses lelang dilanjutkan padahal salah satu peserta tidak memperpanjang jaminan bank terhadap kecukupan modal 30% dari total biaya investasi sekitar Rp1,3 triliun.
Dia menyarankan kalau Dinas Kebersihan tidak mampu lebih baik diserahkan kepada Bappeda saja karena pekerjaan sampah adalah masalah Jakarta secara keseluruhan.
"Lebih baik kalau Dinas Kebersihan tidak mampu, serahkan saja ke Bappeda. Di situ [Dinas Kebersihan] terlalu banyak intrik, banyak kadal di dalamnya mending lelang ulang saja," katanya.
Perlu diketahui, ITF akan menggunakan teknologi thermal untuk incenerator yang sudah terbukti di seluruh dunia. ITF Sunter direncanakan memiliki kapasitas pengelolaan sampah 1.000 ton perhari.
Tiga perusahaan yang berminat menjadi operator pengolahan sampah ini yakni PT Phoenix Pembangunan Indonesia (PPI) Joint Operation dengan Keppel Seghers Singapore, PT Wira Gulfindo Sarana yang JO dengan PT Ramky dari India, dan PT Jakarta Green Iniciative (GI) yang JO bersama Hitachi dari Jepang.
