Bisnis.com, JAKARTA—Kendati kerap dinilai tidak memiliki prospek bisnis, Pemprov DKI Jakarta tetap tidak menghapus penyertaan modal pemerintah (PMP) ke PD Dharma Jaya di dalam APBD-Perubahan DKI 2013.
Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan tidak dihapusnya PMP ke PD Dharma Jaya karena untuk mengantisipasi apabila hasil audit dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa BUMD ini bisa diperbaiki dan diteruskan keberadaannya.
“Tetapi kalau nanti [hasil dari BPKP menyatakan] harus diteruskan, tetapi nggak ada anggarannya, kan sama saja juga membunuh [PD Dharma Jaya],” katanya di Balaikota, Selasa (1/10/2013).
Seperti diketahui, Pemprov DKI pernah berencana membubarkan PD Dharma Jaya karena dinilai kurang memiliki prospek bisnis. Namun, langkah ini ternyata masih perlu menunggu hasil audit dan rekomendasi BPKP sebelum menentukan apakah BUMD ini mau dibubarkan, dipertahankan, atau digabung.
Di sisi lain, mantan Walikota Solo ini mengungkapkan Pemprov DKI tidak akan mencairkan PMP kepada PD Dharma Jaya jika hasil dari BPKP menyatakan bahwa BUMD ini harus ditutup atau digabung dengan BUMD lain.
“Lagipula PMP itu pun juga belum tentu akan dicairkan, tergantung audit dan rekomendasinya BPKP,” ujarnya.
Perubahan penyertaan modal pemerintah mungkin dilakukan dan revisi atas PMP nantinya akan dicantumkan dalam APBD-Perubahan.
Dalam APBD DKI 2013, PD Dharma Jaya mendapat suntikan PMP sebesar Rp15 miliar dan tidak mengalami revisi di dalam APBD-Perubahan. Revisi atas PMP hanya dilakukan kepada 4 BUMD, di mana 3 BUMD mendapatkan suntikan tambahan PMP, dan 1 BUMD mengalami pengurangan PMP.
Ketiga BUMD yang mendapatkan suntikan tambahan PMP adalah PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Bank DKI. Adapun, BUMD yang mengalami pengurangan PMP adalah PT MRT Jakarta.
