Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan jalur berbayar atau Electronic Road Pricing yang direncanakan dimulai pada 2014 masih terbentur skema bisa tidaknya sepeda motor masuk ke jalur tersebut.
Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas menyebutkan sepeda motor sebaiknya digunakan sebagai feeder dan tidak masuk ke jalur berERP.
“Makanya motor itu, hanya sebagai angkutan feeder, di ujung-ujungny saja , motor itu hanya menjadi feeder yang bisa parkir di stasiun-stasiun atau terminal busway gitu loh,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (6/7/2013).
Disamping itu, dia menambahkan pemerintah harus meminimalisir biaya parkir di setiap terminal bahkan menggratiskannya, sehingga masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan umum.
“Parkirnya kalo perlu gratis, parkirnya gratis dibiayai dari ERP itu jadi supaya orang mau parkir di tempat-tempat park and ride itu,”
Di sisi lain, Ketua Dewan Transportasi Jakarta Azas Tigor nainggolan menyebutkan seharusnya sepeda motor juga dikenakan ERP, namun, sampai saat ini belum ada peraturan yang menyangkut hal tersebut.
“Persoalannya adalah diregulasi kita itu kan sepeda motor gak masuk gitu lo,” tandasnya.
Ia mengemukakan penerpan ERP adalah untuk mengendalikan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab kemacetan dan sepeda motor termasuk di dalamnya. Selain itu, tambahnya, negara lain yang menggunakan ERP terlebih dahulu juga memasukkan sepeda motor dalam regulasi penerapannya.
Ia juga menekankan bahwa penerapan ERP bukanlah lahan mencari untung. Oleh karena itu, kalaupun tarif yang dikenakan cukup mahal, nantinya uang tersebut dikembalikan untuk pengembangan angkutan umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1689600101.jpg?w=400&h=267){kind=logo}
