Bisnis.com, JAKARTA – Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sempat memunculkan pro dan kontra di tingkat masyarakat hingga kalangan DPRD DKI Jakarta akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI.
Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk menegaskan audit terhadap program KJS yang merupakan program Jokowi – Ahok agar berjalan dengan baik tanpa penyelewengan anggaran milik negara.
“Kita akan audit anggaran KJS tahun depan karena program ini baru dimulai tahun 2013 ini,” katanya dalam acara media workshop di kantor BPK Perwakilan DKI, Senin (4/11/2013).
Audit yang dilakukan secara umum mulai dari pemeriksaan realisasi laporan keuangan pelaksanaan KJS. Jika ditemukan indikasi tertentu akan dipertimbangkan adanya evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat DKI tersebut.
Dalam perjalanannya, lanjut Blucer, pihaknya akan menyoroti pelayanan petugas kesehatan kepada masyarakat karena selama ini ada keluhan masyarakat selalu mendapati kamar rumah sakit kelas tiga penuh.
Analisa itu akan dilihat apakah benar – benar penuh atau memang sengaja tidak menerima lagi pasien kelas tiga. “Kalau seperti itu, mau ditambah kamar banyak juga penuh terus,” ujarnya.
Pemeriksaan dilakukan dengan melihat sistem informasi yang terintegrasi, evaluasi perhitungan tarif dasar pembayaran KJS, pengembangan sistem pengajuan klaim, mekanisme verifikasi dan pembayaran klaim yang efektif.
Selain itu evaluasi alokasi, kompetensi dan jumlah sumber daya manusia (SDM), pengembangan sistem monitoring dan alokasi kebutuhan obat dan alat kesehatan serta sosialisasi hidup sehat.
