Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengingatkan besarnya dana untuk pendidikan anak-anak buruh lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan urusan kesehatan gratis buruh melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) sehingga UMP 2014 tak akan berubah lagi.
Lantaran itulah Jokowi berkukuh pada pendiriannya tidak akan memenuhi tuntutan kenaikan lagi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,441 juta.
Selain KJP dan KJS, faktor UMP tidak akan diubah lagi lantaran keadaan ekonomi saat ini yang menurun dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Poin itu yang sering tidak dimasukkan dalam penghitungan komponen biaya. Padahal, ini bisa mengurangi biaya banyak sekali," kata Jokowi seperti dikutip situs Pemprov DKI Jakarta, Senin (18/11/2013).
Dia mengingatkan, untuk memberikan kesejahteraan bagi buruh tidak hanya dalam bentuk upah.
Karena itu Pemprov DKI merancang program yang bisa dimanfaatkan langsung oleh warganya.
"Ini juga perlu saya sampikan dari DKI sudah memberikan pelayanan yang lain. Bahwa kesejahteraan tidak hanya dalam bentuk upah saja," ucapnya.
Jokowi menegaskan perhitungan KHL dan UMP 2014 telah melalui proses yang panjang oleh Dewan Pengupahan DKI yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.
"Saya kira hitung-hitungannya sudah njlimet sekali. Tapi bukan kita loh ya yang memutuskan, tapi Dewan Pengupahan dan kita cek serta kalkulasi lagi," ujarnya.
Seperti diketahui, buruh masih menolak penetapan UMP 2014 sebesar Rp 2,441 juta dan menuntut hingga Rp 3,7 juta.
Sejak penetapan UMP DKI pada awal November lalu buruh masih terus melakukan unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
