Bisnis.com, JAKARTA- Rendahnya serapan APBD DKI Jakarta dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi tahun ini yang ditargetkan antara 6,3% - 6,7% karena perputaran uang di Ibu Kota tidak maksimal.
Pemprov DKI mencatat serapan anggaran per 29 November baru mencapai 55,2% atau Rp27,7 triliun dari total APBD Rp50,1 triliun, yang artinya masih ada uang Rp22,4 juta mengendap belum bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian Ibu Kota.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan Sarman Simanjorang menyatakan pengaruh rendahnya serapan anggaran cukup besar karena seharusnya dana puluhan triliun sudah beredar di tengah masyarakat melalui kegiatan dan proyek-proyek pemerintah.
"Kami menyayangkan serapan anggaran yang sangat rendah dimana uang Rp20 triliun lebih masih berada di bank jelas menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti ini tidak pernah terjadi periode Fauzi Bowo," kata Sarman disela-sela Talkshow & Business Gathering di Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Diketahui rendahnya serapan anggaran karena pembayaran kontrak proyek sebagian besar dilakukan menjelang akhir tahun sehingga penyerapannya hingga pertengahan tahun masih sedikit. Pemprov menargetkan penyerapan tahun ini sekitar 85% atau jauh lebih rendah dari terget Gubernur DKI Joko Widodo yang pernah mengatakan bisa mencapai 97%.
Sarman meminta Pemprov DKI lebih disiplin dalam menggunakan anggaran agar serapan anggaran bisa optimal mengingat APBD tahun depan cukup fantastis mencapai Rp69,5 triliun. Kalangan eksekutif dan legislatif diharapkan bisa sinergi agar bisa mencairkan APBD sejak Februari.
"Tahun ini saja Rp50,1 triliun banyak yang tidak terserap lalu bagaimana tahun depan yang mencapai Rp69,5 triliun. Harus dilakukan evaluasi dan percepatan penyerapan anggaran agar target pertumbuhan ekonomi tercapai," ujarnya.
Kendati demikian, kalangan pengusaha mengapresiasi pernyataan Jokowi yang sudah mulai respons dengan persoalan ekonomi ketika memaparkan target ekonomi tahun depan 6,1% - 6,5% dalam sesi rapat paripurna RAPBD 2014 di DPRD DKI.
Menurut Sarman hal tersebut merupakan bentuk perhatian kepada dunia usaha yang selalu menyumbangkan pertumbuhan ekonomi kepada daerah dari sisi pajak. Selama ini Jokowi hanya fokus mengurusi urusan sosial tanpa menyentuh persoalan ekonomi. "Kami gembira pak Jokowi baru kali ini ngomong pertumbuhan ekonomi."
