Bisnis.com, JAKARTA – Dalam waktu berdekatan, PT Jakarta Monorail mendapat sinyal ancaman dari dua pemimpin DKI Jakarta secara bergantian.
Setelah Wagub Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, kini giliran Jokowi mengisyaratkan akan menghentikan izin kelanjutan proyek monorel jika PT Jakarta Monorail tidak segera melengkapi persyaratan dokumen yang diminta Pemprov DKI.
"Kalau administrasinya tidak komplet, ya maaf. Kami bukan orang yang gampang-gampangan," kata Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo ini di Balai Kota, Selasa (18/2/2014).
Seperti diketahui, selaku investor proyek monorel, PT Jakarta Monorail belum melengkapi tiga dokumen penting yang disyaratkan Pemprov DKI.
Ketiga dokumen itu adalah dokumen financial closing terkait pendanaan proyek, dokumen kajian teknis, dan dokumen yang berkaitan dengan aspek legal.
Namun sayangnya, peringatan yang tersirat itu tidak disertai batas waktu atau deadline penyelesaian persyaratan.
Jokowi tidak menjawab pertanyaan yang diajukan media soal ada/tidaknya deadline bagi PT Jakarta Monorail.
Padahal, persyaratan itu belum juga diselesaikan sejak empat bulan lalu saat mantan Wali Kota Solo ini meresmikan kelanjutan proyek monorel pada 16 Oktober tahun lalu.
Jokowi sebenarnya menginginkan proses penyelesaian administrasi oleh PT Jakarta Monorail bersamaan dengan pengerjaan di lapangan. Namun kenyataannya, hal tersebut belum begitu terlihat sesuai harapan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sudah mengancam akan mencabut izin pelaksanaan proyek monorel.
Ancaman itu disampaikan karena hingga kini belum terlihat adanya perkembangan yang berarti.
Selain itu, Ahok juga mempertanyakan kelayakan atau feasibility dari pelaksanaan proyek monorel ini.
Yang pasti, Ahok menegaskan, jika proyek monorel DKI mengalami kerugian, Pemprov DKI tidak akan membeli atau mengambil alih proyek tersebut. (Bisnis.com)
