Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap menargetkan proyek monorel rampung dalam 3,5 tahun ke depan meski perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT Jakarta Monorail (JM) belum juga disepakati.
Saat ini beberapa klausul masih belum disepakati a.l. Pemprov DKI tidak lagi bertanggung jawab jika proyek tersebut kembali mangkrak.
"Ini masih proses karena yang namanya PKS harus pasal demi pasal," tutur Jokowi seperti dikutip laman Pemprov DKI Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Pihaknya mengaku harus hati-hati terkait kerja sama tersebut karena syaratnya harus komplet.
"Karena yang di sini mau tapi di sana tidak. Untuk ketemu di tengah-tengah itu tidak gampang. Tapi kan goodwill-nya sudah ditandatangani," tambahnya.
Namun Jokowi tidak memerinci tenggat waktu tuntasnya PKS.
"Ini baru dibicarakan. Cepat-cepat, kalau keliru gimana? Ini masalah hukum. Tadi saya tanya ada masalah besar tidak? Saya urusan masalah yang besar-besar saja seperti kepastian tidak mangkrak, penggunaan jalur hijau," katanya.
Kendati demikian Jokowi menegaskan target penyelesaian proyek yang dibangun pihak swasta ini tidak berubah yakni 3,5 tahun dari groundbreaking pada akhir 2013
"Sebab semua pekerjaan tetap berjalan seiring dengan pembuatan PKS. Target pekerjaan tetap," tegasnya.
Jokowi sendiri enggan mencampuri urusan PT JM dalam hal penggunaan anggaran seperti mewahnya dalam acara groundbreaking dan peluncuran logo.
Soalnya semua pembiayaan menggunakan uang swasta bukan APBD atau APBN.
Selain itu, Jokowi juga menyerahkan urusan pembayaran tiang PT JM ke PT Adhi Karya yang merupakan urusan bisnis antara keduanya.
Pihaknya hanya ingin memastikan proyek tersebut tidak kembali mangkrak. Sehingga banyak syarat-syarat yang diberikan kepada PT JM.
