Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPR RI Marzuki Alie menolak alihfungsi lahan Taman Ria Senayan, Jakarta, dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan komersial.
Marzuki Alie dalam pernyataan pers yang disampaikan Jumat (21/2/2014) menyatakan apapun alasannya DPR periode saat ini tidak akan memberikan izin agar Taman Ria Senayan diubah fungsinya menjadi kawasan komersil.
Izin DPR untuk Taman Ria Senayan dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang menjadi syarat pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"DPR periode ini tidak akan memberikan izin agar kawasan Taman Ria Senayan dialihfungsikan dari kawasan terbuka hijau menjadi kawasan komersil. Jadi kalau tidak ada izin DPR, maka seharusnya amdalnya tidak keluar sehingga otomatis IMB nya juga tidak boleh dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Marzuki.
Keputusan DPR untuk tidak memberikan izin, menurut Marzuki, bukan keputusan pribadinya sebagai Ketua DPR, tapi merupakan keputusan paripurna DPR yang menjadi lembaga pengambil keputusan tertinggi di DPR.
"Makanya saya berani tegaskan karena ini diputuskan oleh paripurna DPR periode ini. Kalau periode mendatang ya.. mungkin saja bisa berubah dan keputusannya pun bisa diubah lewat paripurna lagi," katanya.
Dia menginginkan agar lahan itu dikembalikan ke negara dan jika memang harus membayar ganti rugi karena ada kerugian dari pengembang, maka DPR siap menganggarkan anggaran untuk membayar ganti rugi tersebut.
"Kalau untuk kepentingan rakyat, kita siap untuk menganggarkan ganti rugi kepada pengembang jika memang ada kerugian jika keputusan pembatalan pemberian izin itu dianggap merugikan kepentingan swasta," katanya.
Lagipula, lanjutnya, lahan tersebut masih lahan negara dan haknya masih milik negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
