Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI tidak mengkhawatirkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini akan tinggi karena penerapan sistem Penganggaran Elektronik [e-Budgeting].
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan dengan menggunakan sistem e-Budgeting dapat mengatur alokasi anggaran. Sistem e-Budgeting tersebut juga dapat mempermudah kerja gubernur dan wakil gubernur untuk mengontrol mata anggaran.
"Cumankan kami enggak bisa memaksakan 60.000 mata anggaran diperiksa tiap malam. Makanya kami pasang e-Budgeting, ke kunci semuanya. Jadi keluarnya sesuai dengan target kami. Kalau enggak perlu langsung ke kunci dan ke coret," ujarnya di Balai Kota, Selasa (22/4/2014).
Sementara itu, sebanyak 10 mata anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI tak bisa melaksanakan program karena terkunci dalam E-budgeting. Program tersebut, antara lain inventarisasi dan pembebasan tanah jalan layang nontol (JLNT) Antasari hingga Blok M lanjutan Rp10 miliar.
Anggaran operasional dan pemeliharaan saringan sampah pada inlet pompa senilai Rp5 miliar, anggaran koordinasi dan relokasi jaringan utilitas lintas sektor instansi Rp300 juta, dan anggaran belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi senilai Rp50 juta.
Selain itu, anggaran manajemen konsultan untuk memonitor kegiatan satgas di 42 Kecamatan senilai Rp500 miliar, anggaran perencanaan sistem pompa angke Rp2,5 miliar, serta anggaran pemeliharaan dan operasional pompa stasioner, pompa mobile, pintu air dan saringan sampah senilai Rp15,5 miliar.
Anggaran pelaksanaan pengukuran dan pengujian laboratorium Rp2,1 miliar, anggaran pemeliharaan tidak terprediksi di Kanal Banjir Timur (KBT) Rp3 miliar, serta anggaran belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi Unit Pelaksana Teknologi Informatika Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp100 juta juga turut terkunci.
Kepala Dinas Pekerjaan Umun DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan optimis seluruh mata anggaran yang telah terdapat dalam APBD 2014 dapat dilaksanakan pada tahun ini.
Dinas Pekerjaan Umum sedang menunggu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI untuk melaksanakan lelang beberapa kegiatan pembangunan yang telah diajukan beberapa waktu lalu. “Saat ini kami masih tunggu ULP. Jadi, kayak kami mau lari nih, tetapi ULP belum bergerak. Ya tidak bisa lari lah.”
