Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Monorail tuding Pemprov DKI Jakarta tidak konsisten atas kebijakan pembangunan transportasi massal berbasis rel tunggal Jakarte Eco Transport (JET) monorel.
Direktur Utama Jakarta Monorail John Aryananda menilai Pemprov mempersulit proses karena selama ini berulangkali proposal business plan ditolak. Variabel untung rugi bisnis selalu menjadi perdebatan di meja perundingan sehingga hingga sekarang proyek senilai US$1,5 miliar jalan ditempat.
"Kita muter terus, adanya ketidak konsistensi pihak DKI dalam memberikan keringanan atau efek yang dapat meringankan swasta melakukan proyek ini," katanya Selasa (6/5/2014).
Permintaan JM untuk melakukan pembangunan stasiun dan depo menghadapi jalan buntu karena tidak ada kesesuaian payung hukum. John menjelaskan saat ini proses menuju konstruksi infrastruktur monorel terus dibahas kedua belah pihak namun belum ada titik temu.
Stasiun yang diinginkannya dua sampai tiga lantai dengan rincian lantai pertama untuk akses beli karcis dan fasilitas umum, lantai kedua untuk keluar masuk kereta atau platform, dan lantai di atasnya untuk kegiatan komersial.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menolak business plan PT JM tersebut karena tidak masuk akal. Stasiun tiga lantai membutuhkan konstruksi berbiaya mahal sehingga penyewa lokasi usaha di lantai tiga jatuhnya harganya tinggi sehingga tidak rasional.
Kemudian JM meminta lahan untuk Depo di Tanah Abang dan Kampung Melayu yang luasnya mencapai 7-10 hektare tidak memungkinkan karena kawasan itu sudah padat penduduk. Oleh karena itu hingga sekarang, Pemprov belum memberikan keputusan terkait kelanjutan pembangunan monorel. Ahok juga akan mengkaji payung hukumnya agar tidak menjerumuskan pejabat DKI kelak.
