Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan alasan PT Jakarta Monorail yang tidak mau melalui proses tender. Selain itu, PT JM menawar ketentuan yang ditetapkan DKI untuk menyetujui proyek monorel.
“Kalau perusahaan bonafid kenapa harus takut tender? Kan jadi kita bertanya. Oke, ada satu cara yang biasa dilakukan. Kalau saya ragu sama Anda, Anda harus memberikan bank garansi. Kita bilang minimum setahun bank garansi 5%, dia tawar 0,5%-1%,” ujar pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Senin (26/5/2014).
Menurutnya, PT JM bersikap tidak konsisten karena proposal bisnis yang dilaporkan masih bias. Bias proposal bisnis ditunjukkan dengan kecenderungan PT JM untuk merambah ke sektor bisnis lain yaitu, properti.
Mengenai konsep gabungan antara properti dan transportasi telah ditangani PT MRT yang mengusung konsep transit oriented development (TOD).
“Bisnis properti atau bisnis monorel? Dia bilang monorel, enggak mungkin jalan kalau enggak didukung properti. Kalau begitu Perda kami mengatur, TOD properti-properti itu di tangan siapa? PT MRT. Kalau begitu kenapa enggak PT MRT saja yang bangun,” tuturnya.
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengenai konstruksi yang digunakan. Jika dihitung dari material dan beban bangunan, maka berapa harga yang harus dibayar.
Dia mengatakan masih terdapat keraguan yang menyebabkan Pemprov DKI belum dapat menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT JM.
“Mau pakai konstruksi berapa mahal? Tiang begitu kurus mau ditambah lagi mal di tengahnya, terus antar mal ada bangunan. Terus dari sisi arsitektur melanggar enggak? Terus kalau mangkrak bagiamana? Semua orang sudah bayar Anda, bank garansi cuma 0,5% lagi. Kalau monorel berantakan gimana?,” katanya.
