Bisnis.com, JAKARTA - Proyek electronic road pricing (ERP) akan dicabut anggarannya akibat ketelambatannya. Hal ini karena mesti menunggu dulu Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan telambatnya ERP membuat pihaknya merevisi anggaran pengeluaran dan belanja deaerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014. Salah satu akibat dari telambatnya ERP yaitu batalnya pemasukan Rp1,2 triliun sehingga harus menunggu Perda soal ERP.
"ERP kita sepertinya telat. Makanya kita cabut. Karena ERP ada yang Rp1,2 triliun itu pemasukan batal karena mesti tunggu Perdanya," ujarnya di Balai Kota, Selasa (2/6/2014).
Menurutnya, batalnya pemasukan dari ERP membuat Pemprov DKI harus memperbaiki APBD tahun ini. Namun dia berharap akan ada pemasukan dari pendapatan dari pajak lain.
"Jadi APBD kita revisi tapi tetap kita pertahankan kita harap dari pendapatan pajak yang lain," tuturnya.
Dia pun menyatakan ketidakyakinannya sehingga akan lebih baik jika menganggap Perda soal ERP tidak keluar. "Dari Perda kita enggak yakin penggantian orang baru segala macam. Kita lebih baik mengasumsikan Perdanya tidak keluar," tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ERP dianggap menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di Ibu Kota. Pembebanan tarif diterapkan kepada pengguna jalan seperti halnya pada jalan tol. Namun, hanya berlaku pada waktu tertentu saja. Menurut rencana, proyek ini berjalan pada 2013.
