Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta optimistis penerapan electronic road pricing (ERP) pada tahun depan dapat mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penerapan ERP akan membuat warga yang datang dari luar Jakarta tidak menggunakan kendaraan pribadinya.
"ERP pasti berhasil. Ini sistem bukan saya yang ciptakan tetapi dikaji pola transportasi makro dan seluruh dunia pakai sistem itu," ujarnya di Balai Kota, Rabu (11/6/2014).
Dalam kajian pola transportasi makro tersebut, lanjutnya, ERP dapat mengontrol kendaraan di suatu jalan apabila selama 1 jam dilalui lebih dari 1.500 kendaraan roda empat. "ERP itu bukan bagian hanya terima duit tetapi kontrol jumlah kendaraan yang lewat," ucapnya.
Pria yang kerap disapa Ahok ini menuturkan masih menunggu pihak swasta menawarkan jangka waktu pembayaran ERP sebab investasi ERP ini ditanggung oleh pihak swasta.
"Kami pakai alat teknologi yang paling maju dan digunain di Singapura. Ini masih menunggu swasta tawarkan ke kami bayar utangnya berapa lama karena investasi ERP dari mereka," katanya
Selain penerapan ERP, mantan Bupati Belitung Timur ini tetap akan bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta untuk mengurangi kendaraan pribadi yang masuk ke DKI.
"Kami sudah mulai mengoperasikan bus ke daerah sekitar. Kami juga meminta kepada Jasa Marga agar dapat menggunakan bahu jalan untuk bus dari Bogor, Depok, Bekasi yang masuk ke Jakarta," tuturnya
Kendati demikian, dia mengeluhkan kendala pengoperasian armada bus yang terintegrasi dengan daerah sekitar Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Pasalnya, supir angkutan umum di daerah tersebut menolak adanya armada bus yang dioperasikan Pemprov DKI untuk mengangkut penumpang dari luar daerah Jakarta menuju Ibu Kota.
Para supir angkutan umum tersebut menganggap adanya angkutan tambahan dengan jarak trayek yang jauh dapat menurunkan pendapatan dam bahkan mematikan trayek mereka.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan uji coba ERP di Jalan Sudirman hingga Kota akan dimulai pada Juli.
Penerapan ERP yang akan diberlakukan di koridor 1 tersebut membutuhkan sekitar 38 pintu gerbang pendeteksi atau gate entry.
Gate entry akan dipasang oleh perusahaan asal Swedia Kapsch, di sepanjang Jalan Sudriman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, hingga Jakarta Kota pada kedua arah.
Dari Jalan Sudirman hingga menuju Kota membutuhkan 18 unit gate entry, sedangkan dari kota menuju Sudirman membutuhkan gate entry sebanyak 20 unit.
Pemasangan gate entry pada setiap pertemuan jalan samping dengan koridor ERP sehingga pengemudi tidak akan berbuat curang dan tetap terkena tarif ERP.
"Jumlah gate entry dipasang di sepanjang koridor ERP untuk mengantisipasi mobil yang curang dan masuk ke koridor ERP dari jalan samping yang terhubung ke koridor ERP tersebut. Cari jalan lain juga tetap kena ERP," ucapnya.
Akbar menambahkan tarif ERP yang akan diterapkan untuk jalan berbayar sangat fluktuatif dan disesuaikan dengan kepadatan kendaraan yang melintas jalur itu.
Rencananya, tarif yang dikenakan Rp20.000 sampai Rp60.000 untuk sekali melintas atau per 2 jam. Saat ini range pengenaan tarif ERP masih dilakukan pembahasan oleh pihak DPRD DKI.
"Kecepatan kendaraan 30-40 kilometer per jam akan ada kenaikan tarif di jalan tersebut. Kalau kecepatan mencapai 50 kilometer per jam, tarif secara otomotis akan menurun. Biar tidak mubazir jalanan di jalur ERP jadi tarifnya dinamis dan masyarakat bisa gunakan," terang Akbar.
Pada Agustus, tambahnya, perusahaan asal Norwegia, Q-Free juga akan melaksanakan uji coba ERP dari Jalan Ragunan hingga menuju Kuningan.
"Perusahaan Q-Free masih tahap survei saat ini. Setelah survei, perusahaan akan menyiapkan fondasi pintu gerbang," kata Akbar.
Pembangunan infrastruktur ERP untuk uji coba di Ragunan hingga Kuningan tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Sebab, koridor kedua tersebut banyak persimpangan sehingga membutuhkan lebih banyak gate entry.
Selain perusahaan swasta Kapsch dan Q-Free, terdapat IBM dari Amerika Serikat) dan Mitsubishi Jepang yang berminat dalam uji coba penerapan ERP di Jakarta.
Dinas Perhubungan, lanjut Akbar, tetap melalukan razia parkir liar di badan jalan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Untuk meminimalisir kemacetan lalu lintas, pihaknya tetap mencabut pentil roda kendaraan yang parkir sembarang tempat, pengusiran terhadap angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat, dan menindak armada angkutan umum nakal.
Akbar berharap adanya penerapan ERP ini warga DKI dapat berpindah dari kendaraan bermotor ke angkutan umum yang ada di Jakarta dan masalah kemacetan dapat teratasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
