Bisnis.com, JAKARTA - Kendati telah menyerahkan rancangan baru terkait pembangunan proyek monorel, Pemerintah Provinsi DKI masih meragukan usulan yang diajukan oleh PT Jakarta Monorail.
Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi Sutanto Suhodo mengatakan kendati PT Jakarta Monorail (JM) telah menyerahkan rancangan dokumen teknis yang telah diperbaharui tersebut, belum tentu usulan tersebut langsung disetujui pemprov DKI.
"Usulan terakhir yang diberikan, secara teknis memang sudah diperbaiki. Namun, belum tentu yang sudah diperbaiki tersebut tidak menimbulkan masalah. Belum bisa diterima, kami masih meragukan," ucapnya seperti dikutip dari harian Bisnis Indonesia, Sabtu (1/11/2014).
Tanto, sapaan akrabnya, menjelaskan sampai saat ini pemprov DKI belum bertemu dengan para konsultan PT JM yang dapat menjelaskan secara detil mengenai rencana teknis proyek monorel. Pada saat rapat yang hadir hanyalah jajaran manajemen PT JM.
Salah satu yang masih dirasa mengganjal adalah masalah peletakan kolom bangunan di Tanah Abang dan usulan pembangunan depo di daerah Kanal Banjir Barat. Untuk dapat membangun di sana, Tanto menerangkan, PT JM harus mendapat izin dan rekomendasi dari Kementrian Pekerjaan Umum.
"Nah, masalahnya apakah PT JM sudah dapat izin pelaksanaan dan izin analisis mengenai dampak lingkungan?" Lanjutnya.
Selain itu, masalah finansial juga masih meragukan. Tanto menyatakan JM mengusulkan komponen pembiayaan dari tiket sebesar 20% dan dari properti 80%. "Ini kan harus jelas juga karena mereka enggak punya space untuk mendapatkan penghasilan dari properti," tutur Tanto.
Proyek monorel harus diputuskan secara hati-hati karena pemprov DKI tidak hanya ingin membangun monorel sebagai moda transportasi massal baru di Ibu Kota. Namun, pemprov juga ingin menjaga keberlangsungan monorel dalam waktu yang lama.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama memberi sinyal akan menolak proyek monorel yang diajukan PT JM. "Mungkin kita mau tolak karena enggak sesuai, November mungkin. Akan kita kirim surat nanti," kata Ahok.
Ahok menjelaskan hitungan bisnis yang diusulkan dari PT JM semua tidak dapat diterima oleh Pemprov DKI. Selain itu, PT JM hingga sekarang dinilai belum dapat memenuhi permintaan untuk memberikan jaminan sebesar 5% dari total investasi kepada pemprov DKI.
"Enggak usah pusing ngurusin dia [PT JM] melulu. Kalau enggak jelas enggak usah diladeni," ujarnya.
