Bisnis.com, BOGOR—Kementerian Kesehatan berharap bisa membangun sekitar 740 rumah sakit umum daerah (RSUD) di seluruh Indonesia dalam waktu lima tahun ini.
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan pembangunan rumah sakit tersebut dilakukan bertahap dan dapat terbangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Untuk tahun ini pihaknya menargetkan terlebih dahulu sekitar 148 RSUD di 30 provinsi di Indonesia sudah terbangun.
“Kalau ada anggarannya tahun ini 148 rumah sakit, tahun berikutnya bisa 100, kalau ada anggarannya tahun berikutnya bangun lagi,” ujar Nila usai melakukan penandatanganan MoU dengan Badan Informasi Geospasial di Cibinong Kabupaten Bogor, Selasa (24/2/2015).
Dia mengatakan anggaran yang digunakan untuk program Kementerian Kesehatan sekitar Rp21 triliun yang digabung dengan dana bagi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pihaknya menerima sebagian kecil dari dana tersebut untuk pelatihan sumber daya manusia (SDM), pengadaan obat-obatan, pengadaan vaksin dan lainnya.
Dia enggan menyebutkan anggaran yang khusus digunakan untuk pembangunan RSUD.
“Kalau untuk anggaran khusus pembangunan RSUD saya kurang tahu, takut salah menjawab. Tapi intinya kami dapat bantuan dari APBN untuk pelayanan. Itu saja prinsipnya,” papar Nila.
Dia menambahkan, wewenang pembangunan RSUD akan diserahkan kepada masing-masing provinsi yang khusus dibangun di setiap Kabupaten.
Wewenang itu diberikan karena Pemda setempat dinilai lebih memahami segi persoalan teknis.
Dia mengingatkan untuk pembangunan lokasi RSUD tersebut diharapkan tidak berdekatan dengan rumah sakit yang telah terbangun. Dengan demikian Pemda setempat harus menegaskan pembangunan dilakukan di lokasi terpencil.
"Misal di Bandung sudah ada Rumah Sakit Hasan Sadikin, jangan nantinya Pemda membangun RSUD di kabupaten yang dekat, bisa-bisa nantinya pasien malah tetap berobat ke Hasan Sadikin," paparnya.
Selain itu, ujar Nila, juga akan dibangun lebih banyak Pusksemas di seluruh kecamatan.
Nila mengakui saat ini terdapat sekitar 9.000 Puskesmas yang tidak semuanya bisa beroperasi.
Karena itu, pihaknya berencana merenovasi dan mengaktifkan kembali sekitar 6.500 Puskesmas sebagai tahapan pelayanan kesehatan sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Kerja Sama
Sementara itu, kerja sama Kementerian Kesehatan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui pembuatan aplikasi kesehatan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan berbasis internet.
Nila menuturkan kerja sama dengan BIG selaku pembuat peta data informasi perlu dilakukan agar sistem informasi kesehatan di Indonesia semakin canggih.
Dia memberi contoh, apabila aplikasi yang dibuat oleh BIG telah rampung, ke depan masyarakat bisa mencari informasi terkait lokasi rumah sakit mana saja yang bisa jadi rujukan.
Pihaknya juga akan menyerahkan data terkait jenis penyakit pada BIG yang nantinya dipetakan untuk bisa diakses langsung melalui internet.
“Kita bisa mapping penyakit mana saja yang terjadi di suatu tempat. Karena katagori penyakit ini dipastikan berbeda di setiap daerahnya. Misalkan, penyakit orang-orang di Papua akan berbeda dengan penyakit di Jakarta,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono menambahkan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan tersebut meliputi pembuatan aplikasi dan analisis spesial untuk mendukung program Kemenkes.
Dia menuturkan pihaknya akan mencoba membuat aplikasi penyebarluasan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial bidang kesehatan dan keterampilan geospasial bagi SDM kesehatan.
"Adanya penandatanganan MoU ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan," paparnya.
