Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Corruption Watch (ICW) menantang Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta untuk saling menelanjangi diri kepada public mengenai isi maupun segala proses yang berkaitan dengan pembahasan APBD 2015 yang saat ini terus menjadi polemik keduanya.
"Kalau mau telanjang, ya telanjang sekalian keduanya, biar clear persoalan sebenarnya mengapa APBD DKI 2015 ini terus memanas,” tutur Adnan Topan Husodo, Wakil Koordinator ICW, Rabu (25/2).
Menurutnya dengan saling membuka isi maupun proses pembahasan yang terjadi antar kedua lembaga itu, baik legislatif maupun eksekutif tersebut kepada publik, sehingga akan semakin memperjelas posisi masing-masing siapa saja yang sebenarnya menyimpang.
"Seharusnya keduanya membuka diri, proses-proses di dalamnya juga harus di buka, biar jelas," ujarnya.
Menurutnya Ahok harus berani membuka isi Raperda APBD 2015 versi e-budgeting kepada publik, toh semangatnya yang diusung selama ini ketika ngotot mengirimkan Raperda APBD 2015 ke Kemendagri adalah transparansi.
"DPRD juga, bahkan mulai dari pembahasan di Badan Anggaran. Misalkan ketika Fraksi ABCD mengusulkan ini itu, juga harus dibuka, kemudian respon pemerintah terhadap usulan itu pun juga harus dibuka. Saling menelanjangi,” tuturnya.
Sehingga, lanjutnya masyarakat mendapat kejelasan, karena dengan begitu, hal ini akan lebih baik bagi keduanya. Sementara, APBD 2015 ini juga ditunggu rakyat.
“Dibuka saja, siapa pun bisa mengkritisi. Bahkan dari luar Jakarta juga bisa. Toh alibi Ahok selama ini semangatnya transparansi. Kita tantang dua-duanya,” ujarnya.
Sebelumnya, seperti diketahui bahwa kisruh lembaga eksekutif dengan legislatif perihal APBD DKI Jakarta 2015 belum usai.
Pasca, DPRD DKI sepakat menggelar rapat paripurna untuk mengajukan hak angket (penyelidikan) APBD DKI, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan alasannya bersikeras menyerahkan dokumen APBD DKI 2015 versi e-budgeting, dan bukan versi pembahasan dengan dewan.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, DPRD menyelipkan anggaran "siluman" setelah rapat paripurna pengesahan APBD pada 27 Januari 2015, dengan cara memotong 10%-15% anggaran program unggulan yang sudah disusun dan disahkan dalam paripurna, dan dimasukkan program versi dewan.
Basuki menegaskan, Pemprov DKI langsung mengajukan dokumen APBD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah rapat paripurna pengesahan dan tak lagi melakukan pembahasan.
Sementara itu, menurut pandangan DPRD, komisi masih berhak membahas anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah pengesahan.
Kata Ahok, DPRD juga terkejut karena Pemprov DKI telah menyerahkan APBD tanpa pembahasan lebih lanjut dengan komisi.
Sebab, DPRD juga memiliki dokumen APBD yang sudah direvisi saat pembahasan seusai rapat paripurna pengesahan tersebut.
Nah, saat Kemendagri mengembalikan dokumen APBD, Pemprov DKI mencoba mencocokkan APBD yang telah disahkan dan APBD yang melalui pembahasan komisi di DPRD, diketemukanlah "anggaran siluman" sebesar Rp12,1 triliun.
Anggaran itu merupakan potongan anggaran program unggulan dan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas, seperti misalnya pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk semua kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.
Padahal, ketika dikroscek kebenaran penganggaran itu ke jajarannya yang berada di Kotamadya Jakarta Barat, tak satu pun camat dan lurah yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS.
