Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK VS DPRD: Ahok Tuding Anggota Dewan Marah Kehendaknya Tak Terpenuhi

Menurut Ahok, tersanderanya penyelesaian APBD DKI 2015 bukan masalah komunikasi namun karena dia tak memasukkan anggaran sebesar Rp12,1 triliun.
Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Istana Bogor Jumat (13/2/2015)./JIBI-Akhirul Anwar
Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Istana Bogor Jumat (13/2/2015)./JIBI-Akhirul Anwar

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menepis anggapan orang kalau dirinya tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ahok, tersanderanya penyelesaian APBD DKI 2015 bukan masalah komunikasi namun karena dia tak memasukkan anggaran sebesar Rp12,1 triliun.

"Jadi orang bilang saya gak ada komunikasi. Ini bukan soal komunikasi. Anda suruh saya masukin Rp12,1 triliun, gimana mau komunikasi? Itu aja,"  tuturnya, Jumat (27/2/2015).

Menurut Ahok, persoalan utamanya adalah karena kehendak oknum dewan yang tidak tersampaikan.

"Jadi sebenernya kalau saya mau masukin, baik-baik semua kok. Komunikasi kok," tuturnya.

Akan tetapi, lantaran tidak tersampaikannya hasrat dewan itulah maka dikatakan tidak menjalin komunikasi yang baik antarkeduanya.

Padahal, bagi Ahok, yang dimaksudkan komunikasi adalah bagaimana proses pembahasan itu berjalan dengan benar, transparan, dan kondusif.

Namun, yang terjadi adalah komunikasi dalam tanda kutip untuk mengarah kepada tindakan yang merugikan masyarakat.

"Bagi Saya, bagaimana harus transparan. Itu saja," ujarnya. 

Seperti diberitakan, Ahok menuding ada upaya kalangan anggota dewan untuk menitipkan dana sebesar Rp12,1 triliun untuk pengadaan UPS, yang sebetulnya tidak dibutuhkan.

Sementara, kalangan DPRD menuding Ahok melakukan sejumlah pelanggaran terkait tertib anggaran dan prosedur pengajuan anggaran ke Kemendagri.

Pertentangan eksekutif dan legislatif di Ibu Kota itu membuat munculnya penggalakangan hak angket yang diajukan DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta.

Sejumlah pihak berharap perselisihan yang terjadi bisa segera diselesaikan dan pihak Kemendagri dituntut turun tangan membereskannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper