Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membantah dirinya tertekan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, termasuk soal transparasi penyusunan APBD melalui e-budgeting.
Dia mengaku santai dan justru mendukung keterbukaan dalam akuntabilitas pemerintahan. Dia berpendapat korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas untuk merubah Jakarta menjadi baru.
“Saya sih tidak merasa tertekan. Biasa-biasa saja, sepanjang kita mengusung keterbukaan dan transparasi,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/3/2015).
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat menilai saat ini pihaknya tengah mengusung transparasi anggaran pada semua sisi. Terkait APBD, Pemprov DKI akann terus secara marathon membahas kelanjutan APBD yang tinggal menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dijadwalkan pada 13 Maret 2015 sampai ke eksekutif DKI.
“Saya enggak merasa ditekan. Saya berada di pihak yang mengusung transparansi. Makanya, kita besok marathon bahas terkait dengan APBD,” lanjutnya.
Sebelumnya, pihak DPRD menuding Saefullah ditekan oleh atasannya untuk menerapkan e-budgeting dalam penyusunan APBD 2015. Akibat penggunaan e-budgeting, legislatif menilai draf APBD yang dikirim ke Kemendagri pada 23 Februari 2015 palsu karena tidak sesuai dengan hasil paripurna.
