Bisnis.com, JAKARTA-- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono membantah Pemprov DKI menganggarkan suntikan modal kepada lima perusahaan di luar hasil pembahasan dengan dewan.
Menurutnya, evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri pada halaman lima bukan menerangkan mengenai PMP, melainkan merupakan himbauan untuk memperhatikan bahwa kelima perusahaan itu tidak memberikan laba.
Kemendagri pada halaman lima dokumen evaluasi bukan menuliskan jumlah suntikan modal, tetapi nilai ekuitas perusahaan, masing-masing PD Dharma Jaya sebesar Rp51,7 miliar, PT Ratax Armada Rp5,5 miliar, PT Cemani Toka Rp112,96 miliar, PT Grahasahari Surya Jaya Rp48,87 miliar dan PT RS Haji Jakarta Rp100,3 miliar.
"Ini bukan PMP, tapi nilai ekuitas yang ada di lima perusahaan ini. Tahun ini tidak kasih mereka," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Heru menjelaskan empat perusahaan yakni Ratax, Cemani, Grahasahari, RS Haji Jakarta tidak menerima penyertaan modal sejak 2010. Sedangkan Dharma Jaya terakhir kali menerima PMP pada 2014.
Seperti yang diketahui, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,6 triliun untuk PT MRT dan PT Transportasi Jakarta.
Sebelumnya, badan anggaran DPRD DKI menemukan adanya lima BUMD yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah pada APBD 2015 berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendagri. Menurut Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, kelima BUMD tersebut tidak pernah dibahas sebelumnya dengan dewan untuk memperoleh suntikan modal.
"BUMD yang dapat PMP cuma tiga, PT MRT, Transjakarta sama Bank DKI. Tapi kok dari dokumen yang disodorin mereka ke Kemendagri, ada BUMD yang ditidak dibahas, nongol. Kan ini yang harusnya dibilang siluman," ucapnya.
Selanjutnya, Rapat Banggar bersama eksekutif dijadwalkan pada Selasa (17/3/2015) dan Rabu (18/3/2015). Sedangkan pada Kamis (19/3/2015), banggar akan menggelar rapat gabungan dengan pimlinan dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Finalnya, pada Jumat (20/3/2015), banggar akan menyampaikan hasil pembahasan APBD 2015.
