Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengimbau agar operator pemilik utilitas bawah tanah untuk memetakan keberadaan jalur jaringannya.
Pengetatan perizinan akan dilakukan dengan syarat pengintegrasian jaringan kabel antar operator. Pemprov DKI mengakui sulitnya mengkoordinasi operator karena target pasar berbeda dan waktu pengerjaan utilitasnya tidak berbarengan.
“Alangkah bagusnya terintegrasi dengan utilitas lainnya seperti PLN, gas, PAM. Kita setuju dengan fiber optik, tapi kalau bisa disatukan dengan utilitas lainnya,” ucapnya di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Direktur Konstruksi Telkom Akses Lukman Iskandar Soleman mengakui kesulitan dalam perizinan untuk mengganti utilitas di Ibu Kota, salah satunya syarat pembangunan yang terintegrasi dengan unit lain. Saat ini, pihaknya tengah mengajukan pembongkaran utilitas eksiting dalam duct sedalam 1,5 meter. Dari 974 km jalur utilitas Telkom, pihaknya memerlukan 10% area baru.
Pembongkaran itu ditujukan untuk mengganti kabel tembaga dengan kabel fiber optik dengan menarik 4.260 km kabel di udara yang melayani 671.896 rumah dan gedung di Jakarta. Sebagai informasi, keberadaan kabel tembaga itu sudah eksis sejak 1960.
“Perizinan menghambat, ya, salah satunya. Karena dari sisi Pemprov inginnya pembangunan terintegrasi dengan unit-unit yang lain. Memang harus ada yang mengintegrasikan,” katanya.
