Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan melakukan privatisasi pada sejumlah pelayanan publik seperti gelanggang olahraga, lahan parkir dan halte.
Pasalnya Ahok menginisiasi hal tersebut lantaran dirundung kekecewaan akan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta yang sangat lamban.
Hal ini tercermin dari lambannya proses lelang kegiatan yang seharusnya sudah bisa dipersiapkan sejak November 2014. Keterlambatan itu dilansir akibat belum ada kepastian besaran APBD 2015.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai para SKPD memang memiliki beberapa ketakuran untuk mengambil inisiatif.
"Ada ketakutan mengambil resiko. Kalau kamu bekerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, hatimu bersih, tidak ada mark up, tidak ada rekayasa, tidak perlu takut," ujar Djarot di Balai Kota.
Djarot memandang pola bekerja yang harus sesuai prosedur membuat SKPD lamban dalam melakukan inisiatif. Padahal menurut peraturan ada izin yang memperbolehkan SKPD mengajukam rencana pelelangan sebelum ada Pergub.
"Tidak perlu takut di mutasi, di rotasi, atau diturunkan jabatannya. Kerja saja yang bagus sesuai tugasmu dengan hati dam dia rajin turun ke lapangan. Rapat itu sedikit-sedikit saja, singkat-singkat saja, selebihnya ke lapangan," ujar Djarot.
