Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta mempertanyakan status dan kredibilitas Garuda Institute setelah lembaga survey tersebut melayangkan kritik kepada Pemprov DKI.
"Garuda Institute ini punya akta notaris gak? [lembaga survey] abal-abal ga? Ini harus dicari tahu," katanya di Balai Kota, Rabu (15/7/2015).
Pertanyaan Ahok, sapaan akrab Basuki, tercuat setelah membaca hasil analisis Garuda Institute terkait masalah pembelian 3,64 hektar lahan milik Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras tahun lalu.
Berdasarkan siaran pers yang diterima Bisnis, Garuda Institute menilai harga lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI dari Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras terlalu mahal.
Pasalnya, Pemprov DKI membeli tanah tersebut seharga Rp20,75 juta per meter atau Rp755,69 miliar. Harga Rp20,75 juta per meter adalah nilai jual objek pajak (NJOP) tanah bagian depan areal RS Sumber Waras yang berbatasan dengan Jl. Kyai Tapa. Sementara itu, NJOP tanah bagian belakang areal RS yang berbatasan dengan Jl. Tomang Utara hanya Rp7,44 juta.
Dia memaparkan NJOP yang digunakan sebagai acuan oleh Garuda Institute merupakan NJOP rumah penduduk yang terletak di belakang RS Sumber Waras. Karena itu dia meminta lembaga survey tersebut untuk tidak membandingkan lahan milik RS Sumber Waras dengan tanah perkampungan penduduk.
"Itu tuduhannya lucu juga. Itik sama ayam dibandingin. Ya beda lah," katanya.
Bukan itu saja, Ahok juga meminta pihak Garuda Institute untuk mencarikan sebidang tanah yang bisa digunakan untuk membangun rumah sakit kanker.
"Kalian cari aja ada gak di Jakarta tanah seluas itu di tengah kota? Apalagi Jakarta Barat gak punya RSUD. Kalau ternyata salah, Garuda Institute beliin aku tanah deh. Pemprov DKI lagi butuh 3,8 hektar tanah di Jakarta dengan harga NJOP," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
