Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2016 hari kelima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/9/2015) anggota DPRD menegur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap belum melakukan amanat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk tak melakukan pemborosan anggaran.
Hal itu disebutkan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus yang menyatakan dalam pemaparan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
"Saya mungkin melihat dari sisi PTSP, yang kebetulan sekarang masa reses ternyata PTSP masih sangat tak dipahami masyarakat. Mereka katakan kami bingung pakai saja cara lama.
Bestari mengatakan dari hasil reses sekarang, terkait perpanjangab makam dan izin mendirikan bangunan (IMB) masyarakat seringkali mendapat penolakan.
"Perpanjangan makam saja susah sekali, setiap tiga tahun katanya BPTSP kami harus dibolak-balik, kesana kesini," jelas Bestari.
Tak selesai sampai disitu, Bestari menyatakan kekecewaannya kepada Inspektorat DKI Jakarta banyaknya duplikasi kegiatan di setiap SKPD yang hanya memperbesar anggaran.
"Kemudian yang ingin saya ingin itanyakan kepada Pak Lasro bahwa anggaran perjalanan atau transportasi ditiadakan. Tapi sayang, masih banyak anggaran diseragamkan misalnya kegiatan monitoring," kata Bestari.
Bestari mengaku selama lima hari rapat bersama SKPD, nyaris semua SKPD menyusun kegiatan yang sama. Bestari mengusulkan mengapa kegiatan sejenis tak dikerjakan oleh satu SKPD saja, yang lain mengerjakan program prioritasnya.
