Bisnis.com, DEPOK-- Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok, Bernhard, mendesak Pemerintah Kota Depok segera memberi jalan keluar terkait penggusuran bangunan sekolah Master di kawasan Terminal Depok oleh pengembang pada pekan lalu.
Bernhard mengatakan, Sekolah Master (Masjid Terminal) 95% menampung peserta didik asli warga Depok yang kurang mampu terutama anak jalanan.
"Ada hampir sembilan klaster yang dibongkar. Sekarang siswa terpaksa sekolah di musola. Ini harus jadi perhatian pemerintah," ujarnya, Selasa (8/9/2015).
Dia menuturkan, dinas terkait harus segera menangangi persoalan pendidikan di Depok salah satunya Sekolah Master yang notabene diperuntukkan bagi warga miskin.
Pada APBD Perubahan 2015, anggaran pendidikan ditambah sebesar 10% dari sebelumnya APBD murni sekitar Rp743 miliar. Dengan demikian, penambahan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp78 miliar.
Anggota Komisi D DPRD Depok yang menaungi masalah pendidikan, Lahmudin Abdullah, mengatakan Pemkot Depok harus meningkatkan perhatiannya terhadap sektor pendidikan.
Saat ini, kata dia, masih banyak bangunan sekolah negeri dan swasta yang belum layak digunakan oleh peserta didik.
"Kalau bisa pemerintah jangan membedakan antara sekolah swasta dan negeri. Karena keduanya menyumbang besar bagi pembangunan negeri," katanya.
.jpg?w=300&h=221)
